PEKANBARU [ GAOEL NEWS ] Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru resmi disegel oleh kontraktor dan rekanan akibat tunggakan pembayaran proyek senilai Rp56 miliar. Aksi ini memicu kemarahan para mitra kerja yang menuntut Pemko Pekanbaru bertanggung jawab. Herwin MT Sagala, Ketua DPD Generasi Ssosial Peduli Indonesia (GSPI) Riau sekaligus Koordinator Pemenangan Prabowo-Gibran Wilayah Indonesia Barat 1, mendesak Walikota Pekanbaru dan Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan krisis ini agar layanan kesehatan tidak lumpuh dan kerugian mitra kerja teratasi.
RSD Madani, yang menjadi salah satu fasilitas kesehatan vital di Pekanbaru, disegel setelah kontraktor dan rekanan mengklaim Pemko belum melunasi tagihan selama bertahun-tahun. Total utang mencapai Rp56 miliar, mencakup pembangunan infrastruktur, pengadaan alat medis, dan jasa pemeliharaan. Frustasi atas janji yang tak kunjung terpenuhi, puluhan pekerja dan mitra bisnis nekat menyegel rumah sakit disertai aksi protes dengan spanduk bertuliskan tuntutan pelunasan.
Herwin MT Sagala, yang dikenal sebagai tokoh penggiat sosial dan relawan pendukung Prabowo-Gibran, menyebut insiden ini sebagai “contoh buruk tata kelola keuangan daerah”. Ia mendesak Walikota Pekanbaru dan DPRD kota segera menggelar rapat darurat untuk mengalokasikan anggaran pelunasan. “Ini bukan hanya soal utang, tapi juga nyawa masyarakat yang bergantung pada RSD Madani. Pemko dan DPRD harus berani ambil langkah cepat, jangan biarkan rakyat jadi korban,” tegas Herwin.
Tak hanya itu, Herwin juga mengaitkan masalah ini dengan kepentingan nasional. Sebagai Koordinator Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Wilayah Indonesia Barat 1, ia meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus. “Saya mengharapkan Bapak Presiden turun tangan mengawal penyelesaian ini. Jika dibiarkan, dampaknya akan meluas: kontraktor kolaps, layanan kesehatan terhambat, dan kepercayaan publik pada pemerintah terus merosot,” ujarnya.
Penyegelan RSD Madani berpotensi mengganggu layanan kesehatan bagi ribuan pasien, terutama masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan fasilitas ini. Sejumlah pasien kronis terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain, meski kapasitasnya terbatas. Di sisi lain, insiden ini dinilai merusak reputasi Pemko Pekanbaru dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta.
Herwin menekankan, “Jika Pemda tidak transparan dalam penyelesaian utang, investor dan kontraktor akan enggan bekerja sama di masa depan. Ini bisa menjadi bad precedent bagi pembangunan daerah.”
Dalam hal ini Herwin MT Sagala mengajukan dua pandangan utama:
1. Pemko Pekanbaru dan DPRD:
• Membentuk tim verifikasi independen untuk mengaudit tunggakan.
• Mengalokasikan dana darurat dari APBD atau mengajukan skema restrukturisasi utang.
2. Presiden Prabowo Subianto:
• Memerintahkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengawal proses penyelesaian.
• Mengevaluasi sistem pengelolaan proyek kesehatan di daerah untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Insiden ini menguak persoalan kompleks antara tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas pemerintah, dan dinamika politik. Desakan Herwin MT Sagala ke Presiden Prabowo, yang notabene merupakan figur nasional, menunjukkan upaya mengeskalasi isu lokal ke tingkat pusat. Langkah ini tidak hanya bertujuan mempercepat penyelesaian, tetapi juga menguji responsivitas pemerintahan Prabowo dalam menangani konflik daerah di awal masa kepemimpinannya.
Masyarakat Pekanbaru berharap krisis ini tidak berlarut-larut. Jika tidak, bukan hanya kontraktor yang dirugikan, tetapi juga pasien yang membutuhkan layanan darurat. Harapannya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat segera memulihkan kondisi RSD Madani serta memulihkan kepercayaan publik.
Red
