PEKANBARU [ GAOEL NEWS ] Meski dalam suasana hujan gerimis tak menyurutkan puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Riau (GEMMPAR) berunjuk rasa di depan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Tenayan Raya , pada Kamis (8/05/2025).
Dalam aksinya Aliansi GEMMPAR mendesak Walikota Pekanbaru Agung Nugroho segera menuntaskan persoalan tunda bayar kepada pengusaha lokal dan Copot Pejabat Terkait Dugaan Suap Dan Gratifikasi.
Kedatangan massa Aliansi Gemmpar mendapat pengawalan dari Polsek Tenayan Raya dan Satpol PP kantor Walikota Pekanbaru.
Massa aliansi GEMMPAR secara bergantian melakukan orasinya,ada sekitar kurang lebih 1 jam, massa aksi menunggu perwakilan dari Pemko Pekanbaru, karena belum ada pejabat dari jajaran Pemko Pekanbaru yang bersedia menerima aspirasi massa aliansi GEMMPAR .
Maka selangkah demi selangkah massa aksi semakin rapat dengan barisan di pagar betis anggota Polisi dan Satpol PP, situasi terlihat semangkin memanas kedua kubu mulai basah kuyup kehujanan,namun yang ditunggu pejabat pemko tidak juga datang menemui masa aksi.
Mengantisipasi terjadinya bentrok ditambah anggotanya basah kuyup Kapolsek Tenayan Raya Polresta Pekanbaru Kompol Oka M. Syahrial, SE.,SIK.,MM., akhirnya turun tangan. Dengan nada tinggi meminta salah satu pejabat Pemko untuk turun menerima aspirasi massa yang sedang berdemo.
Barulah beberapa saat kemudian utusan Pemko Pekanbaru diwakili Kabag Hukum, Edi Sutanto,SH,MH yang menyambut baik massa aksi yang berjalan tertib dan tidak anarkis.
Edi mengatakan akan menyampaikan segala tuntutan Aliansi GEMMPAR ke pucuk pimpinannya.
“Tentunya ini akan berproses. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada atasan. Empat poin aspirasi dari kawan-kawan akan kami sampaikan ke pimpinan,” ungkap Edi.
Kordinator Lapangan, Aliansi Gemmpar , Erlangga. SH saat di Konfirmasi Wartawan mengatakan maksud dan tujuan kami mengadakan aksi demontrasi, yakni menyampaikan aspirasi rekanan kontraktor lokal yang terimbas tunda bayar di Pemko Kota Pekanbaru .
Ini sudah sangat keterlaluan sambung Erlangga , karena membunuh usaha perekonomian masyarakat, khususnya rekanan kontraktor. Di mana mereka sudah mengeluarkan modal yang cukup besar hingga pekerjaan tersebut terealisasi , namun ironisnya tidak dibayar sampai saat ini,”ungkapnya.
Ia tak memungkiri ini bukan kesalahan Walikota Pekanbaru , Agung Nugroho, namun ini merupakan tanggungjawab dia sebagai kepala Daerah saat ini, karena masyarakat tidak menuntut perseorangan tapi menuntut atas nama pemerintah Kota Pekanbaru, kita minta keseriusaan Walikota Pekanbaru untuk membayar kegiatan tersebut.
Yang tak habis pikir Wawako Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Riau , kapan selesainya pemeriksaan itu.
Artinya kita sebagai masyarakat hanya menerima janji ke janji saja tanpa ada jadwal yang jelas , kemarin janjinya akan dibayarkan di bulan Ramadhan, tapi pada kenyataannya juga tidak terealisasi, jujur tidak ada capaian apapun dalam kinerja Walikota Pekanbaru saat ini,’ujar Erlangga kesal.
Terkait penyegelan sejumlah kontraktor atau rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru, melakukan aksi pada Rabu, (7/5/2025) pagi, itu ada sebabnya karena pihak rekanan kontraktor sampai detik ini belum ada kepastian kapan tunda bayar ini akan di bayarkan.
Anehnya mereka akan di tuntut secara hukum , yang saya ketahui mereka tidak merusak apapun hanya membentangkan spaduk .
Kemudian tentang Defisit Anggaran , apanya yang Defisit ? , di mana kita ketahui APBD Pemko Kota Pekanbaru di Tahun 2025 sebesar Rp . 3.2 Triliun , sementara Hutang Pemko kepada Rekanan Kontraktor berkisar 400 Miliar , kalau mereka serius membayar masih bersisa 2.8 Triliun untuk membangun Kota Pekanbaru ini kedepannya.
Selain itu kami sampaikan mendesak Walikota Pekanbaru mencopot Sekwan DPRD Pekanbaru, Hambali Nanda yang jelas terbukti kasus suap / gratifikasi sebesar 4.5 Miliar di mana uang tersebut di berikan kepada Mantan Bupati Meranti, M .Adil yang terungkap dalam persidangan yang dimana Hambali saat itu menjabat Sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Meranti .
Copot sejumlah pejabat publik yang terlibat dugaan kasus Gratifikasi/Suap Mantan Pj Walikota Pekanbaru , Risnandar yang namanya di sebut oleh JPU KPK, serta mendesak KPK tangkap sejumlah pejabat publik di Kota Pekanbaru yakni Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas LHK , Wendi Yuliasdi, Sekretaris DLHK , Tengku Ahmad Reza Pahlevi , Kadis Perkim, Mardiansyah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Alek Kurniawan ( 80 juta plus Dua kemeja senilai Rp.2.5 Juta ) , Kadishub , Yuliarso ( 40 Juta ) , Kadis PUPR, Edward Riansyah ( 100 juta ), Kepala BPKAD , Yulianis ( 200 juta ) serta sejumlah pejabat lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi /suap mantan PJ Walikota tersebut.
Ironisnya sejumlah pejabat itu masih di pertahankan oleh Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, kenapa tidak di copot, mana janjinya katanya ingin bersih – bersih dan berbenah , pada kenyataanya mereka yang diduga terlibat kasus gratifikasi/suap tetap dipertahankan,”pungkasnya.
Sumber: Erlangga
Ros.H