DAIRI,-Gaoelnews.com – Keberadaan dan aktivitas PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di Kabupaten Dairi terus menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Dalam forum sosialisasi yang digelar baru-baru ini, organisasi masyarakat Almaslintang menyampaikan sikap tegas namun konstruktif terkait operasional perusahaan tambang tersebut, khususnya dalam aspek dampak sosial dan lingkungan.
Ketua Almaslintang, Sahbin Cibro, menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, dukungan tersebut harus tetap diiringi dengan komitmen kuat terhadap prinsip kehati-hatian, terutama dalam mengantisipasi potensi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Menurutnya, seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT DPM wajib mengacu secara ketat pada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Almaslintang bersama organisasi kepemudaan lainnya seperti PP, IPK, dan HIMPAK berharap PT DPM benar-benar menjalankan seluruh ketentuan sesuai regulasi lingkungan yang berlaku. Kami siap mengawal dan mengawasi agar operasional perusahaan berjalan sesuai aturan,” tegas Sahbin.
Selain itu, Almaslintang juga menaruh harapan besar agar kehadiran PT DPM mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan taraf ekonomi warga di wilayah lingkar tambang. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan korporasi, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
Dalam konteks partisipasi publik, Almaslintang menilai keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi maupun pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Transparansi informasi serta penyediaan ruang dialog yang inklusif menjadi faktor kunci agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal.

Sementara itu, tokoh perempuan Dairi sekaligus Ketua FPPI, Delphi Masdiana Ujung, turut menyoroti aspek perlindungan anak di tengah dinamika aktivitas industri tambang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa hingga kabupaten, termasuk peran strategis dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Perlindungan anak harus menjadi perhatian serius. Kehadiran industri berpotensi membawa perubahan sosial, sehingga perlu pengawasan dari keluarga, masyarakat, serta edukasi berkelanjutan agar anak-anak tidak terpapar dampak negatif, termasuk penyakit sosial,” ujarnya.
Delphi juga mendorong agar program edukasi dan penyuluhan dilakukan secara rutin sebagai langkah preventif, sekaligus memperkuat peran keluarga sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pembinaan anak.
Forum sosialisasi ini mencerminkan tingginya perhatian dan harapan masyarakat terhadap operasional PT DPM. Selain sebagai motor penggerak ekonomi daerah, perusahaan juga diharapkan mampu menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan, transparansi tata kelola, serta perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Dairi.
(clara siahaan)












