PEKANBARU [ GAOEL NEWS ] Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, S.E., M.H., tak mampu menyembunyikan amarahnya saat dimintai tanggapan atas dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru yang baru-baru ini mencuat dan viral di tengah masyarakat.
“Ini yang selalu saya bilang selama ini!” tegas Zainal, saat dikonfirmasi Gilangnews.com, Jumat (25/4/2025). “Setiap rapat dengan Bapenda, saya selalu ingatkan bahwa ada kebocoran pajak. Sekarang terbukti, dan ini baru puncak gunung esnya!”
Zainal menyebutkan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru sangat besar, bahkan hampir setara dengan Kota Bogor. Namun, sayangnya, potensi itu terkubur oleh mental buruk oknum pejabat dan pegawai Bapendayang justru lebih sibuk mencari celah untuk memperkaya diri.
“Ada sindikat! Sindikat pajak di tubuh Bapenda itu nyata!” kata Zainal lantang.
“Kalau serius dikelola, PAD kita bisa tembus Rp1,5 triliun per tahun! Tapi nyatanya? Yang muncul malah pungli, iming-iming percepatan proses SK, dan permainan kotor menaikkan NJOP untuk menekan masyarakat.”
Lebih lanjut, Zainal menuding bahwa praktik seperti ini telah meracuni kepercayaan publik. “Bayangkan, masyarakat niat bayar pajak, tapi malah diperas! Kalau sudah begini, jangan salahkan rakyat jadi apatis dan ogah bayar pajak!” ujarnya geram.
Zainal juga menyarankan agar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho segera melakukan langkah radikal dengan pendidikan mental dan retret moral bagi seluruh pejabat dan pegawai di setiap OPD.
“Mulai dari kepala dinas sampai staf pelaksana, semua perlu diklat ulang. Mereka harus paham bahwa jabatan itu amanah, bukan alat memeras masyarakat,” katanya.
Terkait kasus pungli ini, Zainal mendorong agar Inspektorat Daerah segera turun tangan. Jika tidak ada langkah konkret, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mengusut sampai tuntas.
“Pegawai semacam ini tidak layak mengabdi di negeri ini. Kalau perlu, bumi hanguskan! Jangan sampai Bapenda jadi simbol keserakahan birokrasi!” tegas Zainal.
Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, sambungnya, akan segera menjadwalkan hearing bersama pihak Bapenda. “Kita tidak bisa diam. Ini bukan soal satu orang. Ini soal wajah birokrasi Pekanbaru yang rusak karena oknum. Dan ini harus dihentikan!”
Sementara itu, publik Pekanbaru mulai mempertanyakan “Berapa banyak lagi kebocoran yang belum terungkap?”
Jika tindakan tegas tidak segera diambil, bukan tak mungkin kepercayaan masyarakat akan benar-benar runtuh. Dan saat itu terjadi, Pekanbaru bukan hanya kehilangan PAD, tapi juga kehilangan marwah sebagai kota yang bertuah.(rls/Gilangnews.com)
Editor:Ros.H
