Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Kebijakan yang Berkualitas Berawal dari Kesediaan Mendengar Aspirasi Rakyat

YOGYAKARTA – GaoelNews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan tepat sasaran. Menurutnya, seorang pejabat publik harus memiliki kesiapan untuk menerima berbagai bentuk kritik sebagai bagian dari proses perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh [Total Politik](https://totalpolitik.com?utm_source=chatgpt.com) di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (15/6/2026).

Di hadapan peserta yang mayoritas terdiri dari kalangan mahasiswa, Menteri Nusron menekankan bahwa pejabat publik yang mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat tidak boleh anti kritik. Justru, kritik dan keluhan masyarakat harus dipandang sebagai bahan evaluasi guna menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Nusron.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan generasi muda. Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak mahasiswa untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai atau tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau belum, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” katanya.

Selain membahas pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan, Menteri Nusron juga mengaitkan momentum dialog tersebut dengan peringatan Malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Menurutnya, prinsip perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan yang dibuat harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” tuturnya.

Kegiatan diskusi publik tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.

Dialog yang berlangsung dinamis itu sempat berjalan sekitar 30 menit sebelum akhirnya dihentikan karena situasi di lokasi dinilai tidak lagi kondusif. Meski demikian, forum tersebut tetap menjadi wadah penting bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta aspirasi secara langsung kepada para pemangku kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran.

Melalui dialog terbuka semacam ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pertanahan dan tata ruang yang responsif, partisipatif, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional, terpercaya, modern, dan berkelas dunia.(clara siahaan)

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Kebijakan yang Berkualitas Berawal dari Kesediaan Mendengar Aspirasi Rakyat
Clara Siahaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *