Pekanbaru – Gaoelnews.com – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP‑SPKN) melalui Sekretaris Jenderal Frans Sibarani secara resmi menyoroti pengelolaan anggaran pada Program Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lembaga Pendidikan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan Provinsi Riau, mencakup pembangunan di SLBS Fajar Amanah dan SLBS Kinasih. Keenam paket diduga kuat mengalami pengurangan volume pekerjaan yang jika dihitung menyeluruh dapat menembus Rp25 miliar.
6 PAKET PEMBANGUNAN SLBS TERIDENTIFIKASI
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, terdapat 6 paket konstruksi yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK):
A. SLBS Fajar Amanah
1. Konstruksi Pembangunan Kantin SLBS Fajar Amanah (DAK)
2. Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLBS Fajar Amanah (DAK)
3. Konstruksi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) SLBS Fajar Amanah (DAK)
B. SLBS Kinasih
4. Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLBS Kinasih (DAK)
5. Konstruksi Pembangunan Ruang Guru SLBS Kinasih (DAK)
6. Konstruksi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) SLBS Kinasih (DAK)
BUKTI NYATA DARI 3 PAKET SUDAH DITELAAH: DIBAYAR PENUH, FISIK BELUM SELESAI
Dari tiga paket yang telah ditelaah secara mendalam — kesemuanya di SLBS Fajar Amanah — tercatat:
No Nama Paket Nilai Kontrak Kekurangan Volume
1 Kantin SLBS Fajar Amanah Rp 362.003.481,80 Rp 11.167.491,50
2 Ruang Kelas Baru SLBS Fajar Amanah Rp 332.880.345,88 Rp 7.531.080,29
3 Ruang Bina Diri SLBS Fajar Amanah Rp 190.422.738,00 Rp 6.492.134,00
JUMLAH Rp 885.306.565,68 Rp 25.190.705,79.
Kekurangan terjadi secara menyeluruh — mulai dari pekerjaan tanah dan pondasi, rangka atap, lantai, plafond, kusen dan pintu, hingga fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas yang tidak dibangun sesuai ketentuan. Berita Acara Serah Terima sudah ditandatangani dan dana dicairkan secara penuh, padahal fisik belum rampung sesuai kontrak.
3 PAKET DI SLBS KINASIH MASIH DALAM PENELAAHAN
Tiga paket lainnya di SLBS Kinasih — Ruang Kelas Baru, Ruang Guru, dan Ruang Bina Diri — sedang dalam proses penelaahan mendalam. DPP‑SPKN menduga pola yang sama terjadi pula di ketiga paket ini. Jika kekurangan volume sejenis ditemukan di seluruh kegiatan pembangunan SLBS selama 2025–2026, maka kerugian keuangan negara dapat menembus Rp25 miliar.
DPP‑SPKN: KUMPULKAN DATA SECARA MARATON, SIAP LAPORKAN KE APH
DPP‑SPKN menyatakan akan segera melakukan pengumpulan data secara menyeluruh dan berkesinambungan — secara maraton — terhadap seluruh 6 paket di atas serta kegiatan PKPLK lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, mencakup dokumen Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.
“Kami tidak berhenti pada tiga paket saja. Keenam‑enamnya akan kami periksa satu per satu. SLBS Fajar Amanah maupun SLBS Kinasih, semuanya harus transparan. Tim kami bekerja tanpa henti mengumpulkan, memverifikasi, dan menelaah setiap lembar dokumen. Hasil lengkapnya akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau agar diusut tuntas,” tegas Frans Sibarani.Red
