Kota Pinang, Labuhan Batu, GaoelNews.com — Menjawab sorotan publik terkait dugaan peredaran gelap narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kota pinang,Kepala Lapas (Kalapas) Haris Damanik,S.H.,M.H.,menyampaikan bantahan tegas sekaligus menawarkan langkah pembuktian melalui tes urine massal yang dapat disaksikan langsung oleh insan pers dan lembaga terkait.
Klarifikasi tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis pada Minggu (8/11/2026),menyusul beredarnya pemberitaan mengenai dugaan peredaran narkotika di dalam Lapas Kota pinang,Kabupaten Labuhan batu Selatan.
Haris menegaskan,tudingan tersebut tidak benar dan tidak didukung bukti akurat.Ia juga menyayangkan munculnya narasi pemberitaan yang dinilai berpotensi membentuk persepsi negatif serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk keterbukaan dan keseriusan dalam mendukung pemberantasan narkoba,Haris Damanik menyatakan pihaknya siap melaksanakan tes urine secara menyeluruh terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Menurutnya,langkah tersebut merupakan bentuk kesediaan institusi untuk membuka ruang pengawasan sekaligus menjawab keraguan publik melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami sangat terbuka dan siap menyelenggarakan tes urine massal. Untuk menjaga objektivitas,kami juga mengundang rekan-rekan insan pers,lembaga terkait,termasuk media yang memuat informasi tersebut untuk hadir dan menyaksikan langsung prosesnya,”tegas Haris.
Pernyataan tersebut menjadi pesan bahwa Lapas Kota pinang tidak ingin polemik berkembang hanya melalui perdebatan dan saling klaim.
Sebaliknya,persoalan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika harus dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian yang jelas.
Di sisi lain,Haris menegaskan bahwa pihaknya tidak alergi terhadap kritik maupun pengawasan publik.
Ia menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam mengawal transparansi dan kinerja lembaga pemerintahan.
Namun,ia berharap setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada pihak terkait agar pemberitaan memenuhi prinsip akurasi,keberimbangan dan tanggung jawab jurnalistik.
“Kami menghormati kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.Oleh karena itu,pintu koordinasi dan konfirmasi selalu terbuka lebar di Lapas Kota pinang,agar informasi yang sampai kepada masyarakat luas senantiasa akurat,berimbang, dan mengedukasi,”ungkapnya.
Menurut Haris,kritik merupakan bagian dari pengawasan yang diperlukan.Akan tetapi,informasi yang belum teruji kebenarannya perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran maupun merugikan pihak tertentu.
Terlepas dari bantahan yang disampaikan,persoalan dugaan peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian dan pengawasan berkelanjutan.
Kesiapan menggelar tes urine massal patut menjadi langkah awal untuk memperkuat transparansi.
Namun,komitmen pemberantasan narkoba tidak cukup berhenti pada pernyataan atau klarifikasi tertulis.
Pelaksanaannya perlu disertai kepastian jadwal,mekanisme pemeriksaan,keterbukaan hasil sesuai ketentuan,serta pengawasan yang objektif dengan melibatkan pihak terkait.
Dengan demikian,tes urine tersebut tidak sekadar menjadi jawaban atas pemberitaan yang berkembang,tetapi juga menjadi momentum memperkuat pengawasan internal dan memastikan lingkungan Lapas Kota pinang terbebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Kini,masyarakat menantikan realisasi dari kesiapan yang telah disampaikan Kalapas. Sebab,kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan tidak dibangun hanya melalui bantahan,melainkan melalui integritas, transparansi, dan tindakan nyata.
Pada akhirnya,siapa pun yang menyampaikan informasi harus berpijak pada fakta.Sebaliknya,setiap institusi yang mendapat sorotan publik juga harus siap membuktikan komitmennya melalui keterbukaan dan tindakan yang dapat diuji.
