PASAMAN BANGKIT Yang Dijanjikan Itu Dari Mana? Ir. ULUL AZMI, S.T., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng, Soroti Persoalan Jalan, Pendidikan, Air Bersih Hingga Pelayanan Kesehatan

Pandapotan H Hutagaol

PASAMAN, GaoelNews.com – Slogan Pasaman Bangkit kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari putra daerah Pasaman, Ir. Ulul Azmi, S.T., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng., yang mempertanyakan sejauh mana janji kebangkitan daerah telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Sebagai putra daerah yang lahir dan dibesarkan di Tanjung Air, Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Ulul Azmi mengaku memiliki ikatan emosional sekaligus tanggung jawab moral terhadap masa depan Kabupaten Pasaman.

Ia menegaskan, keinginannya sederhana: melihat Pasaman benar-benar bangkit melalui pembangunan yang nyata, pelayanan publik yang berkualitas, serta kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Namun, menurutnya, sejumlah persoalan yang mencuat belakangan ini justru memunculkan pertanyaan mendasar: “Pasaman Bangkit, bangkit yang Tuan janjikan itu sebenarnya dari mana?”

Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Ulul Azmi menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan
perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari akses pendidikan, realisasi program bantuan sekolah, ketersediaan air bersih hingga pelayanan kesehatan.

*Pelajar Harus Berjuang Melintasi Lumpur Demi Pendidikan*

Salah satu persoalan yang disorot adalah beredarnya video sejumlah pelajar di Muaro Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, melalui media sosial Instagram dan TikTok pada 18 November 2026.

Dalam video tersebut, para pelajar menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar akses jalan menuju sekolah mereka diperbaiki. Kondisi jalan yang berlumpur membuat perjalanan menuju sekolah menjadi perjuangan tersendiri bagi anak-anak tersebut.

Menurut Ulul Azmi, kondisi ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut hak anak untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan aman.

“Ketika anak-anak Pasaman harus memohon langsung kepada Presiden melalui media sosial hanya untuk mendapatkan jalan yang layak menuju sekolah, ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa masyarakat mulai kehilangan harapan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

*Program Seragam Sekolah Gratis Dipertanyakan*

Selain infrastruktur pendidikan, Ulul Azmi juga menyoroti program seragam sekolah gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah.

Menurutnya, program tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut status anggaran, tahapan pelaksanaan, kendala realisasi, serta kepastian kapan bantuan benar-benar diterima oleh peserta didik.

Ia menyebut, ketika anggaran program dikabarkan telah tersedia, masyarakat tentu berhak mempertanyakan mengapa realisasinya masih menjadi persoalan, terlebih program tersebut telah memasuki tahun kedua.

“Program unggulan jangan hanya berhenti sebagai janji politik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa program tersebut benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan,” tegasnya.

*Kebutuhan Air Bersih, Koordinasi Pemerintah Dipertanyakan*

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kebutuhan air bersih masyarakat. Ulul Azmi mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada Oktober 2026 di Polongan II, Kecamatan Rao. Saat itu, seorang anak membutuhkan air bersih ketika kedua orang tuanya sedang sakit.

Namun, upaya memperoleh bantuan melalui layanan setempat disebut belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya, sekitar 7.000 liter air bersih harus diupayakan dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Baginya, peristiwa tersebut menjadi gambaran penting mengenai perlunya peningkatan kecepatan respons dan koordinasi antarlembaga pemerintah.

Ia menilai pemerintah daerah semestinya mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk perangkat daerah, armada yang memenuhi persyaratan distribusi air bersih, dukungan Damkar, serta koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga terkait.

“Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya kendaraan pengangkut air. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menggerakkan seluruh sumber daya dan membangun koordinasi ketika masyarakat benar-benar membutuhkan pertolongan,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan publik harus hadir berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan justru membuat masyarakat kesulitan mencari jalan keluar ketika menghadapi keadaan mendesak.

*Kasus Pelayanan Kesehatan di Bonjol Perlu Ditelusuri Transparan*

Sorotan berikutnya menyangkut keluhan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bonjol.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, keluarga seorang pasien disebut mendapat pemberitahuan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan pasien tidak aktif. Keluarga juga dikabarkan diminta membayar Rp400.000 untuk biaya ambulans rujukan menuju RSUD Tuanku Imam Bonjol di Lubuk Sikaping.

Karena kondisi tersebut, keluarga akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi. Pasien kemudian dikabarkan meninggal dunia.
Ulul Azmi menegaskan bahwa informasi tersebut harus ditelusuri secara objektif dan transparan. Ia tidak ingin menarik kesimpulan mengenai adanya kelalaian pelayanan maupun hubungan langsung antara persoalan biaya ambulans dengan meninggalnya pasien.

Namun, menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan klarifikasi menyeluruh mengenai prosedur pelayanan, status kepesertaan BPJS, dasar penetapan biaya ambulans, serta proses pengambilan keputusan rujukan medis.

Terlebih, Kabupaten Pasaman memiliki program SIGAP (Siaga Ambulan Gratis Pasaman) yang cakupan pelayanan, persyaratan, dan mekanisme pemanfaatannya perlu diketahui secara jelas oleh masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat memiliki program ambulans gratis, tetapi ketika menghadapi kondisi darurat justru kebingungan mengenai prosedur dan kepastian pelayanannya. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana program SIGAP bekerja dan sejauh mana masyarakat dapat mengaksesnya,” tegasnya.

*Pemerintah Diminta Buka Capaian Program dan Indikator Kinerja OPD*

Lebih jauh, Ulul Azmi menilai keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur melalui slogan pembangunan, pidato, maupun kegiatan seremonial. Menurutnya, ukuran keberhasilan harus dapat dilihat melalui capaian pembangunan yang terukur dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk membuka secara transparan capaian seluruh program unggulan beserta indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat antara lain :

1. Target dan realisasi setiap program unggulan pemerintah daerah.
2. Penggunaan dan realisasi anggaran pembangunan.
3. Capaian indikator kinerja masing-masing OPD.
4. Progres pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
5. Kendala pelaksanaan program beserta langkah penyelesaiannya.

Ia juga mengingatkan DPRD Kabupaten Pasaman agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

*Kritik Bukan Karena Membenci, tetapi Karena Mencintai Pasaman*

Ulul Azmi memahami bahwa pembangunan daerah membutuhkan proses, dukungan anggaran, perencanaan, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah daerah, melainkan wujud kepedulian terhadap tanah kelahirannya.

“Pasaman bangkit ketika anak-anak bisa bersekolah melalui jalan yang layak, bantuan pendidikan benar-benar diterima, air bersih tersedia, dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan kepastian serta rasa keadilan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak menuntut pemerintah bekerja tanpa kekurangan. Yang dibutuhkan adalah kejujuran, keterbukaan, keberanian menentukan prioritas, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.

“Kebangkitan daerah bukan diukur dari seberapa lantang janji disampaikan, melainkan dari seberapa nyata perubahan hadir dalam kehidupan rakyat,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, putra daerah Pasaman tersebut kembali melontarkan pertanyaan yang menjadi pesan utama kritiknya terhadap arah pembangunan daerah.

“Bangkit yang Tuan janjikan itu dari mana? Jangan sampai Pasaman bangkit dalam slogan, tetapi kebutuhan dasar rakyatnya masih terpinggirkan.”

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa esensi pembangunan bukan sekadar menghadirkan jargon dan program, melainkan memastikan setiap warga mendapatkan hak atas pendidikan, infrastruktur, air bersih, dan pelayanan kesehatan yang layak.

PASAMAN BANGKIT Yang Dijanjikan Itu Dari Mana? Ir. ULUL AZMI, S.T., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng, Soroti Persoalan Jalan, Pendidikan, Air Bersih Hingga Pelayanan Kesehatan
Aulya Mukhtar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *