BENNY UTAMA, S.H.,M.M: RUU Penyadapan Harus Seimbangkan Kepentingan Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM

Pandapotan H Hutagaol

PASAMAN,GaoelNews.com– Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan kembali menjadi perhatian serius di lingkungan DPR RI. Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri untuk mendengarkan berbagai masukan terkait penyusunan regulasi yang mengatur kewenangan penyadapan di Indonesia.

Rapat yang berlangsung pada Senin (16/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyadapan, sekaligus memastikan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pembahasan RUU Penyadapan semakin mengemuka setelah muncul kembali persoalan dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap sistem, mekanisme, dan pengawasan penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia.

Menurut Benny Utama, S.H., M.M., pengaturan penyadapan melalui undang-undang yang komprehensif merupakan kebutuhan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Namun, penyusunan regulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Ia menilai, penyadapan pada prinsipnya dapat menjadi instrumen penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, mencegah kejahatan, serta menjaga keamanan negara. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan tanpa batas dan harus memiliki dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PRIVASI HARUS MENJADI PRIORITAS

Benny Utama menekankan bahwa RUU Penyadapan harus mampu memberikan batasan yang tegas mengenai siapa yang berwenang melakukan penyadapan, dalam kondisi seperti apa kewenangan tersebut dapat digunakan, serta bagaimana prosedur perizinan dan pengawasannya dilaksanakan.

Menurutnya, setiap tindakan penyadapan harus memiliki tujuan yang sah, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di sisi lain, hak privasi dan kebebasan komunikasi masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi.

Oleh karena itu, regulasi yang disusun tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan kewenangan aparat, tetapi juga harus memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan teknologi penyadapan.

PENGAWASAN KETAT UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU tersebut adalah sistem pengawasan terhadap seluruh aktivitas penyadapan, termasuk mekanisme perizinan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusan data hasil penyadapan.

Pengawasan yang efektif diperlukan agar tidak terjadi tindakan penyadapan di luar kepentingan hukum, apalagi jika digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun tujuan politik tertentu.

Selain itu, perlu adanya mekanisme pertanggungjawaban yang tegas terhadap setiap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan penyadapan.

Dengan demikian, keberadaan undang-undang tersebut nantinya tidak hanya menjadi landasan bagi aparat dalam menjalankan tugas, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat.

RUU PENYADAPAN DIHARAPKAN MENJADI PAYUNG HUKUM YANG ADIL

Pembahasan bersama Kabaintelkam Polri merupakan salah satu langkah awal Komisi III DPR RI untuk menghimpun masukan dari lembaga yang memiliki pengalaman dan kewenangan di bidang keamanan serta intelijen.
Dalam forum tersebut, Kabaintelkam Polri menyampaikan dukungan terhadap pembentukan RUU Penyadapan guna memberikan kepastian hukum, memperjelas batas kewenangan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan privasi masyarakat.

Komisi III DPR RI juga membuka ruang pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk unsur penegak hukum, lembaga intelijen, dan kalangan akademisi, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar komprehensif.

Pada akhirnya, RUU Penyadapan diharapkan mampu melahirkan sistem pengaturan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Penegakan hukum harus tetap kuat, keamanan negara harus terjaga, tetapi hak asasi manusia dan privasi setiap warga negara juga tidak boleh dikorbankan.

Keseimbangan ketiga kepentingan tersebut menjadi prinsip mendasar yang harus dikedepankan dalam penyusunan regulasi penyadapan demi terwujudnya supremasi hukum dan demokrasi yang sehat di Indonesia.

 

BENNY UTAMA, S.H.,M.M: RUU Penyadapan Harus Seimbangkan Kepentingan Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM
Aulya Mukhtar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *