Legalitas CV Sianipar Putera Mandiri Dan Kelompok Tani Mitra Damai Dipertanyakan,Pemerintah Diminta Buka Suara

Pandapotan H Hutagaol

Labuhanbatu Selatan – Gaoelnews.com – Legalitas pengelolaan lahan tidak boleh menjadi wilayah abu-abu. Ketika aktivitas perusahaan dan kelompok tani berlangsung di kawasan yang diduga berkaitan dengan kawasan hutan,pemerintah maupun pihak pengelola wajib memberikan penjelasan terbuka. Publik berhak mengetahui siapa yang menguasai lahan,berapa luasnya,serta atas dasar hukum apa kegiatan tersebut dijalankan.

Sorotan kini tertuju kepada aktivitas CV Sianipar Putera Mandiri (CV SPM) dan keberadaan Kelompok Tani Mitra Damai,menyusul munculnya dugaan pengelolaan lahan di Desa Sei Meranti,Kecamatan Torgamba,Kabupaten Labuhanbatu Selatan,Sumatera Utara,hingga wilayah Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa lokasi-lokasi tersebut diduga masih berada dalam satu hamparan kawasan hutan.

Namun,dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan peta kawasan,batas administrasi,status penguasaan tanah,serta dokumen perizinan dari instansi berwenang.

Persoalan ini bukan perkara sepele.Jika aktivitas perkebunan ternyata berlangsung di dalam kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah,persoalannya bukan sekadar administrasi,melainkan menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola kawasan hutan.

Perhatian masyarakat semakin menguat setelah kegiatan lapangan KSO Agrinas pada 26 September 2026 di kawasan hutan produksi eks konsesi PT Sinar Belantara Indah (PT SBI) disebut-sebut diwarnai dugaan pemblokiran jalan,intimidasi,hingga ancaman fisik.

Dugaan tersebut tentu perlu diperiksa secara objektif.Siapa pihak yang terlibat,apa kepentingannya,dan apa dasar tindakan di lapangan harus diungkap berdasarkan bukti,bukan sekadar informasi sepihak.

Di tengah persoalan tersebut,masyarakat mempertanyakan hubungan antara CV SPM dengan Kelompok Tani Mitra Damai.Apakah keduanya memiliki hubungan kerja sama,kemitraan,pengelolaan,atau hubungan hukum lainnya?

Ada lima pertanyaan mendasar yang kini menunggu jawaban:

1.Apa hubungan CV SPM dengan Kelompok Tani Mitra Damai? Apakah terdapat kerja sama resmi atau bentuk hubungan pengelolaan lainnya?

2.Apa dasar hukum pengelolaan lahan di Sei Meranti dan Rokan Hilir? Apakah tersedia dokumen hak,izin,atau persetujuan dari instansi yang berwenang?

3.Apakah kedua lokasi tersebut benar berada dalam satu hamparan kawasan hutan? Jika demikian,bagaimana status dan batas kawasan berdasarkan peta resmi pemerintah?

4.Berapa luas lahan yang dikelola dan bagaimana status perizinannya? Publik membutuhkan kejelasan mengenai luasan,pemanfaatan,serta dokumen legalitasnya.

5.Apa penjelasan CV SPM terkait dugaan penghalangan kegiatan KSO Agrinas pada 26 September 2026? Apakah perusahaan mengetahui kejadian tersebut,memiliki keterlibatan,atau justru tidak berkaitan sama sekali?

Lima pertanyaan ini bukan tuduhan,melainkan tuntutan atas keterbukaan informasi dan kepastian hukum.Jangan sampai persoalan yang menyangkut kawasan hutan dibiarkan berkembang menjadi polemik berkepanjangan tanpa penjelasan resmi.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, instansi kehutanan, serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) didesak turun melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Pemeriksaan harus dilakukan secara transparan,mulai dari pencocokan peta kawasan hutan,penelusuran dokumen penguasaan lahan,pemeriksaan perizinan,hingga klarifikasi terhadap seluruh pihak yang disebut dalam persoalan ini.

Jangan hanya mengandalkan keterangan sepihak.Fakta lapangan harus diuji dengan dokumen resmi.Jika ditemukan pelanggaran,penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya,apabila aktivitas tersebut memiliki dasar hukum yang sah,pemerintah juga harus menyampaikan penjelasan agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.

Masyarakat juga menyoroti belum adanya keterangan dari Penjabat Kepala Desa Sei Meranti bersama pihak Penghulu terkait lima pokok persoalan tersebut hingga berita ini diterbitkan.

Sebagai unsur pemerintahan di tingkat wilayah,penjelasan mengenai informasi yang diketahui pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk membantu memperjelas persoalan.

Namun,keterangan maupun tanggung jawab masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada kewenangan dan fakta yang dapat diverifikasi.

Persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Ketika muncul pertanyaan mengenai pengelolaan lahan yang diduga bersinggungan dengan kawasan hutan,diamnya pihak-pihak terkait justru berpotensi memperbesar tanda tanya publik.

CV Sianipar Putera Mandiri dan Kelompok Tani Mitra Damai diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Begitu pula Penjabat Kepala Desa Sei Meranti,pihak Penghulu,serta instansi terkait.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu.Seluruh dugaan tetap harus diuji melalui proses verifikasi dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang.

Namun,satu hal harus ditegaskan:legalitas pengelolaan lahan tidak boleh hanya menjadi klaim tanpa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Publik kini menunggu jawaban yang terang, bukan saling lempar tanggung jawab. Siapa sebenarnya pengelola lahan tersebut? Berapa luasnya? Apa dasar hukumnya? Dan bagaimana statusnya apabila benar berada dalam kawasan hutan?

Lima pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka demi kepastian hukum,perlindungan kawasan hutan,dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jangan biarkan kawasan hutan menjadi wilayah abu-abu.Hukum harus terang,lengelolaan harus jelas,dan setiap pihak wajib bertanggung jawab sesuai ketentuan.

Jhon Fitra Sagala

Legalitas CV Sianipar Putera Mandiri Dan Kelompok Tani Mitra Damai Dipertanyakan,Pemerintah Diminta Buka Suara
Jhon Fitra Sagala

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *