Labuhan batu – Gaoelnews.com – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu kembali menuai sorotan tajam.Para wakil rakyat dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan melalui aksi demonstrasi sekitar satu bulan lalu. Ironisnya, DPRD justru dinilai lebih sigap ketika berhadapan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kritik tersebut disampaikan putra asli daerah Labuhanbatu, Heri Faysal Hasibuan,S.Kom., kepada awak media,Rabu (18/11/2026). Ia mempertanyakan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat, khususnya dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang disuarakan melalui mahasiswa.
“Jangan hanya cepat dan sigap ketika membahas APBD, tetapi mendadak lamban ketika mahasiswa datang membawa aspirasi rakyat. Jangan sampai DPRD lebih serius mengurus angka-angka anggaran daripada mendengarkan suara masyarakat,” tegas Heri.
Menurutnya, DPRD bukan sekadar lembaga yang bertugas membahas dan menyetujui anggaran. Ada tiga fungsi utama yang wajib dijalankan secara maksimal, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut, kata Heri, harus dibuktikan melalui kerja nyata, bukan sebatas kegiatan formal dan agenda kelembagaan.
Ia menegaskan, mahasiswa merupakan bagian penting dari kekuatan kontrol sosial. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi semestinya ditanggapi secara serius, bukan dibiarkan tanpa kepastian.
“Sudah satu bulan. Jangan sampai tuntutan mahasiswa hanya menjadi arsip dan dokumentasi aksi. Kalau memang DPRD berpihak kepada rakyat, buktikan dengan tindakan, bukan sekadar menerima aspirasi lalu diam seribu bahasa,” sentilnya.
Heri juga mendesak DPRD Labuhanbatu segera membuka ruang dialog dengan mahasiswa, memberikan penjelasan secara transparan, serta menyampaikan langkah konkret terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
Baginya, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang aksi demonstrasi, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan politik para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan, kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman bagi lembaga legislatif. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya hadir ketika agenda politik dan anggaran dibahas. Rakyat membutuhkan wakil yang mau mendengar, merespons, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) juga melontarkan kritik terhadap Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita.
Kritik tersebut muncul setelah massa aksi melakukan demonstrasi selama kurang lebih tiga jam di depan Gedung DPRD Labuhanbatu, Jumat (16/10/2026), namun tidak berhasil menemui Bupati.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan realisasi janji kampanye Maya Hasmita bersama Jamri, terutama dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Aksi itu menjadi gambaran adanya tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan janji, tetapi juga memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi program dan kebijakan yang telah dijanjikan.
Sorotan Heri Faysal Hasibuan kini mengarah pada satu pertanyaan mendasar : sejauh mana DPRD Labuhanbatu menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyambung suara masyarakat?
Sebab, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui rapat, pembahasan anggaran, maupun seremoni kelembagaan. Kepercayaan harus dijaga melalui keberanian mendengar kritik, keseriusan menindaklanjuti aspirasi, serta keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan kinerja.
Heri pun menegaskan agar DPRD tidak menunjukkan sikap berbeda ketika menghadapi kepentingan anggaran dan ketika menerima suara masyarakat.
“Jangan loyo menghadapi aspirasi rakyat, tetapi mendadak perkasa ketika urusan APBD!” tutup Heri Faysal Hasibuan.
Kini, publik menunggu sikap dan penjelasan DPRD Labuhanbatu. Sebab, aspirasi yang sudah disampaikan tidak semestinya berhenti sebagai catatan demonstrasi, melainkan harus memperoleh jawaban dan tindak lanjut yang jelas.
Jhon Fitra Sagala












