PASAMAN – Gaoelnews.com – Program seragam sekolah gratis yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari Fajar Panomuan R., Presiden Grup Kabar Pasaman A1, yang menilai keterlambatan realisasi program tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius, khususnya terkait kemampuan perencanaan dan manajerial Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
Menurut Fajar, persoalan utama bukan terletak pada kewajiban pemerintah untuk mematuhi regulasi pengadaan barang dan jasa, melainkan pada kemampuan perangkat daerah dalam mempersiapkan program secara matang, memperhitungkan waktu, serta mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya sudah dapat diprediksi sejak awal.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap pejabat pemerintah. Namun, kepatuhan administratif tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan dalam menjalankan program pemerintah.
“Prosedur adalah kewajiban yang harus dipatuhi, sedangkan ketepatan waktu adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi. Keduanya bukan sesuatu yang harus dipilih salah satunya,” tegas Fajar.
Ia menilai, program seragam sekolah gratis bukanlah program yang kebutuhan dan waktunya sulit diperkirakan. Kalender pendidikan, tahun ajaran baru, serta penerimaan peserta didik baru merupakan agenda rutin yang berlangsung setiap tahun.
Karena itu, menurutnya, keterlambatan pengadaan yang disebabkan oleh proses pendataan ukuran pakaian siswa setelah penerimaan murid baru perlu dipertanyakan dari sisi kualitas perencanaan.
“Apakah penerimaan murid baru dan kebutuhan seragam sekolah merupakan agenda yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah pendidikan Kabupaten Pasaman? Bukankah siklus tersebut sudah dapat diketahui dan diperhitungkan jauh-jauh hari?” ujarnya.
Fajar juga menyoroti penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Muslim Adumaronmais, yang sebelumnya menguraikan sejumlah tahapan pelaksanaan program, mulai dari pendataan, verifikasi, validasi, perencanaan hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Baginya, penjelasan mengenai tahapan administrasi memang penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar mengenai mengapa program yang telah direncanakan sebagai program unggulan justru mengalami keterlambatan dalam realisasinya.
“Jangan sampai kita terjebak dalam pemahaman bahwa sepanjang seluruh prosedur sudah dijalankan, maka persoalan keterlambatan otomatis dianggap selesai. Tidak sesederhana itu,” katanya.
Lebih lanjut, Fajar mempertanyakan kemampuan manajerial pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan program kepala daerah menjadi pekerjaan nyata yang terukur dan tepat waktu.
Menurutnya, jabatan kepala dinas bukan sekadar posisi untuk menjelaskan mengapa suatu pekerjaan belum selesai, melainkan amanah untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dipersiapkan dan dilaksanakan secara optimal.
Target Realisasi Bergeser, Masyarakat Menunggu
Sorotan Fajar semakin menguat ketika target penyaluran seragam yang sebelumnya diperkirakan berlangsung pada akhir Oktober atau awal November, berdasarkan penjelasan yang disampaikan, kemudian bergeser menjadi akhir November.
Kondisi tersebut, menurutnya, patut menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan awal, terutama terkait kalkulasi waktu pengadaan dan kesesuaian waktu penyaluran dengan kebutuhan siswa.
“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk menghitung tahapan pengadaan, tetapi lupa menghitung waktu kebutuhan masyarakat. Seragam sekolah itu dibutuhkan siswa ketika tahun ajaran dimulai, bukan semata-mata ketika proses administrasi pengadaannya selesai,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari terselesaikannya proses pengadaan atau terealisasinya belanja anggaran. Lebih dari itu, manfaat program harus benar-benar dirasakan masyarakat pada waktu yang tepat.
Fajar juga meminta adanya penjelasan yang transparan mengenai skema bantuan seragam gratis yang cakupannya melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pasalnya, dalam penjelasan yang disampaikan sebelumnya disebutkan bahwa anggaran seragam gratis yang menjadi cakupan BAZNAS telah dikirimkan kepada masing-masing sekolah.
Menurut Fajar, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah penerima manfaat, sumber anggaran, mekanisme penyaluran, serta perkembangan realisasi masing-masing skema bantuan tersebut.
“Transparansi bukan hanya diperlukan ketika program diumumkan, tetapi jauh lebih penting ketika masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana dan kapan program itu direalisasikan,” tegasnya.
Bupati Diminta Evaluasi Kinerja OPD
Dalam pandangannya, persoalan keterlambatan program seragam gratis juga perlu menjadi perhatian Bupati Pasaman sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja perangkat daerah.
Fajar menilai, visi dan misi kepala daerah hanya akan memiliki makna apabila mampu diterjemahkan oleh seluruh OPD menjadi program yang terencana, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap Bupati Pasaman melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan tersebut, termasuk mengukur kemampuan perencanaan, koordinasi, pengawasan, serta ketepatan waktu realisasi di masing-masing perangkat daerah.
“Jangan sampai Bupati yang menjanjikan, masyarakat yang menunggu, tetapi ketika realisasi terlambat, yang paling fasih berbicara justru alasan-alasan administratif,” sindirnya.
Fajar menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan bentuk penolakan terhadap program seragam sekolah gratis.
Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bagian dari kepedulian agar program unggulan pemerintah benar-benar terlaksana sesuai tujuan awal dan tidak berhenti sebatas janji politik maupun narasi pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak pernah meminta pemerintah bekerja tanpa aturan. Masyarakat hanya berharap pemerintah mampu bekerja secara profesional, mematuhi regulasi, sekaligus memastikan program yang telah dijanjikan dapat diterima sesuai kebutuhan dan waktu yang semestinya.
Menutup pernyataannya, Fajar menyampaikan sebuah analogi sederhana yang menurutnya patut menjadi bahan renungan bagi penyelenggara pemerintahan.
“Kalau membeli sesuatu saja kita dianjurkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pemakaiannya, apalagi pemerintah yang menggunakan uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai barangnya datang setelah kebutuhan utamanya berlalu, lalu keberhasilannya hanya diukur dari barang tersebut akhirnya berhasil dibeli.”
“Program unggulan bukan sekadar etalase untuk memperindah wajah pemerintahan. Di dalamnya ada janji, tanggung jawab, dan harapan masyarakat yang harus diwujudkan,” tutup Fajar Panomuan R.
Aulya Mukhtar












