MEDAN, GaoelNews.com — Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta meningkatkan pengawasan dan melakukan penertiban terhadap dugaan praktik prostitusi yang disebut-sebut semakin marak di sejumlah kawasan pinggir jalan Kota Medan, khususnya di kawasan Simpang Selayang.
Permintaan tersebut disampaikan Pemerhati Pembangunan dan Sosial yang juga tokoh masyarakat Kota Medan, Pahala Sibarani, kepada awak media. Ia menilai, keberadaan aktivitas yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi di ruang publik perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Pahala, Pemko Medan perlu mengambil langkah konkret melalui koordinasi dengan aparat kepolisian dan instansi terkait agar penertiban dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
“Pemko Medan harus sigap menyikapi persoalan ini. Jangan sampai aktivitas yang diduga sebagai praktik prostitusi di pinggir jalan terus berkembang tanpa pengawasan,” ujar Pahala.
Ia juga menilai, pengawasan yang konsisten dan kerja sama lintas instansi tidak hanya diperlukan untuk menangani persoalan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum serta mencegah potensi tindak kriminalitas.
Lebih lanjut, Pahala menyoroti pola penanganan terhadap orang-orang yang terjaring dalam kegiatan penertiban. Menurutnya, apabila penindakan hanya sebatas pendataan dan kemudian dilepaskan, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas langkah tersebut.
Ia mendorong agar Pemko Medan bersama instansi berwenang menerapkan pembinaan dan penanganan lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap pelanggaran yang dilakukan berulang kali.
“Penanganannya jangan hanya berhenti pada pendataan. Perlu ada pembinaan dan langkah lanjutan sesuai aturan agar penertiban memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Pahala berharap Pemko Medan dapat meningkatkan pengawasan di kawasan yang dilaporkan masyarakat, termasuk Simpang Selayang, dengan tetap mengedepankan pendekatan manusiawi, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan peraturan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemko Medan terkait sorotan dan desakan tersebut.












