KUBU RAYA,- GaoelNews.com -Polemik proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai Itik, di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. akhirnya mereda setelah dilakukan mediasi antara pelaksana proyek, LPM, unsur pemuda, dan masyarakat, Kamis (9/4).
Proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak itu sebelumnya menuai keluhan serius dari warga akibat dampak aktivitas pekerjaan di lapangan.
Proyek senilai Rp14.818.857.169 dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender yang di garap PT Fajar Permai Indah Lestari ini sempat disorot karena dinilai mengganggu mobilitas dan keselamatan masyarakat, khususnya di sekitar jalur padat aktivitas warga dan pelajar.
Dalam mediasi yang berlangsung cukup alot, pelaksana proyek akhirnya menyetujui dua tuntutan krusial warga. Pertama, tidak boleh ada antrean panjang kendaraan pengangkut material di depan SMP setempat yang selama ini dinilai membahayakan.
Kedua, penutupan jalan hanya diperbolehkan mulai pukul 08.00 WIB dan wajib dibuka kembali pukul 17.00 WIB.
Kesepakatan ini menjadi titik kompromi setelah warga sebelumnya menyuarakan ketidakpuasan terhadap pengelolaan proyek yang dianggap kurang memperhatikan dampak sosial di lapangan.
Pengawas lapangan, Yoga, mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan awal proyek. Ia menegaskan pihaknya akan segera melakukan pembenahan.
“Semua masukan dari masyarakat dan LPM sudah kami tampung. Yang kurang akan kita perbaiki, termasuk kondisi jalan dan penerangan. Alternatif sudah disiapkan, dan hari ini juga penerangan akan kita kondisikan kembali,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa sejumlah aspek teknis sebelumnya belum berjalan optimal, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga fasilitas pendukung seperti penerangan jalan.
Ketua DPC Laskar Pemuda Melayu Kecamatan Sungai Kakap, Ruslan atau Bang Idan, menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek akan tetap dilakukan agar kesepakatan tidak sekadar formalitas.
“Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi juga keselamatan warga. Kami minta komitmen ini benar-benar dijalankan, bukan hanya saat mediasi saja,” tegasnya.
Di sisi lain, ia tetap mengimbau masyarakat untuk mendukung proyek tersebut dengan tetap mengedepankan kewaspadaan selama proses pembangunan berlangsung.
Sementara itu, Kepala Desa Sungai Kakap, Syarif Said Ibrahim, mencoba menenangkan situasi dengan menyebut bahwa proyek tersebut pada dasarnya telah memenuhi standar. Ia juga mengapresiasi tercapainya kesepakatan antara semua pihak.
“Semua sudah sepakat. Kita tentu mendukung program pemerintah ini, karena pembangunan seperti ini tidak mudah diperjuangkan,” katanya.
Namun demikian, sejumlah warga berharap pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait tidak berhenti pada tahap mediasi semata.
Mereka menginginkan adanya kontrol berkelanjutan agar pelaksanaan proyek benar-benar disiplin terhadap kesepakatan yang telah dibuat.
Dengan tercapainya kompromi ini, proyek jalan strategis di poros Sungai Kakap diharapkan dapat kembali berjalan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Meski begitu, kepercayaan publik kini bergantung pada konsistensi pelaksana dalam menjalankan komitmen di lapangan, bukan sekadar janji di atas meja mediasi.(Mulyadi)
