Banda Aceh, – GaoelNews.com – Komitmen tanpa henti ditunjukkan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam menyelesaikan perselisihan antara Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026.
Di tengah hari libur, Fadhlullah tetap turun tangan. Mediasi dimulai sejak siang di Kantor Gubernur Aceh dan berlanjut hingga larut malam di rumah dinas Wakil Gubernur. Bahkan hingga pukul 23.00 WIB, proses dialog masih berlangsung menjadi bukti keseriusan dan dedikasi dalam mencari titik temu bagi kedua belah pihak.
Upaya yang dilakukan tanpa mengenal lelah tersebut akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui diskusi panjang dan dinamis, kedua pihak sepakat mengakhiri perselisihan dan melanjutkan proses pengesahan APBK 2026.
Sebelumnya, konflik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK setempat sempat menghambat pengesahan anggaran. Akibatnya, Aceh Singkil menjadi salah satu daerah paling terlambat dalam menetapkan APBK, melampaui batas waktu yang telah ditentukan pada November 2025.
Dalam keterangannya, Fadhlullah menegaskan pentingnya menjaga komitmen atas kesepakatan yang telah dicapai. Ia mengingatkan bahwa stabilitas pemerintahan daerah harus menjadi prioritas bersama.
“Keharmonisan antara pemerintah kabupaten dan DPRK menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan Aceh Singkil,” ujar Fadhlullah.
Atas perintah Mendagri kepada wagub Aceh untuk menyelesaikan masalah ini di tingkat provinsi dan akhir bisa terselesaikan dengan baik serta mendapatkan kesepakatan untuk diparipurnakan pada hari Selasa, 21 April 2026, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat kembali berjalan optimal tanpa hambatan.
Mediasi tersebut turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir; Asisten Administrasi Umum, Murthala; serta Inspektur Aceh.
Pemerintah Aceh berharap kesepakatan ini menjadi momentum baru untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif di Aceh Singkil, demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Zainal
