Lhokseumawe – Gaoelnews.com – Ikatan Mahasiswa Pasaman (IMAPAS) Lhokseumawe–Aceh Utara mengecam keras Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasaman.
Kecaman itu disampaikan menyusul viralnya video pelajar di Nagari Muaro Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, yang harus menempuh jalan berlumpur untuk sampai ke sekolah. Dalam video yang diunggah akun http://Kaba.Pasaman pada 18 November 2026, sebagian pelajar terlihat bertelanjang kaki, sebagian lagi menenteng alas kaki mereka agar tidak rusak diterjang lumpur.
“Ini terjadi di tahun 2026, bukan tahun 1960,” tegas Sahiruddin Ketua Umum IMAPAS dalam pernyataan resminya.
IMAPAS menilai, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah daerah gagal hadir untuk rakyatnya, khususnya untuk anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.
Keluhan warga tersebut sebelumnya disampaikan melalui pesan di media sosial dan ditanggapi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar dan Menteri PU agar ruas jalan tersebut diusulkan masuk program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2027 yang menggunakan dana APBN, sebagaimana diberitakan detikNews, 18 November 2026
Ketua Umum IMAPAS Lhokseumawe–Aceh Utara, Saharuddin, menghargai langkah tersebut. Namun menurutnya, langkah itu justru menjadi tamparan bagi pemerintah daerah.
“Kami menghargai langkah itu, tetapi ini justru memalukan bagi pemerintah daerah. Warga harus mengadu sampai ke Senayan untuk jalan menuju sekolah anak-anaknya sendiri. Ke mana Pemkab dan PUPR selama ini? Usulan 2027 bukan perbaikan, itu baru janji di atas kertas, sementara anak-anak melewati lumpur itu setiap hari.”
Saharuddin juga menyoroti data kerusakan jalan di Mapat Tunggul yang bukan persoalan baru.
Berdasarkan kajian Rozaan, Rita, dan Jumas (2023) dalam jurnal Structure Teknik Sipil, yang memakai data Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pasaman tahun 2021, tercatat 86,81 persen jalan di Kecamatan Mapat Tunggul berstatus tidak mantap. Angka itu tercatat sama persis pada tahun 2020 dan 2021.
“Ini bukan nasib sial, ini pembiaran bertahun-tahun. Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik pembagian status jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Anak-anak itu tidak peduli siapa yang berwenang, mereka hanya perlu sampai ke sekolah dengan selamat,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, IMAPAS menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemkab Pasaman:
1.Bupati dan Kepala Dinas PUPR menjelaskan secara terbuka penyebab kerusakan jalan dan anggaran pemeliharaan tiga tahun terakhir.
2.Segera melakukan perbaikan darurat pada titik terparah, dengan mendahulukan ruas yang dilalui pelajar menuju sekolah, tanpa menunggu program tahun 2027. Titik perbaikan, waktu pengerjaan, dan anggarannya diumumkan kepada masyarakat.
3.Jadwal dan progres usulan IJD 2027 diumumkan kepada publik.
“Kami tidak meminta kemewahan, hanya jalan yang layak menuju sekolah. Jika pemerintah daerah tidak mampu menjawab hal sesederhana ini, masyarakat berhak bertanya untuk apa mereka dipilih dan dibayar,” tutup Saharuddin.
IMAPAS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan siap berdialog dengan Pemkab Pasaman dan Dinas PUPR.
Hingga berita ini diterbitkan, masih berupaya meminta konfirmasi kepada Pemkab Pasaman dan Dinas PUPR Kabupaten Pasaman terkait tuntutan IMAPAS tersebut.
Aulya Muktar












