BANDA ACEH – Gaoelnews.com – Aktivis Hak Asasi Manusia sekaligus penggiat media sosial, Razali yang akrab disapa Nyakli Maop, mengkritik keras kebijakan pemblokiran penyaluran Program Keluarga Harapan dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Aceh. Pemutusan bantuan tersebut dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan dalih terdapat anggota keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam aplikasi judi online.
Razali menilai langkah tersebut tidak adil dan membebankan kegagalan penanganan judi online kepada warga miskin. Menurutnya, instansi pemerintah yang berwenang seharusnya fokus menutup akses situs dan aplikasi judi online, bukan justru mencabut jaminan sosial warga yang sedang mengalami kesulitan hidup.
“Sangat disayangkan situs judi online tidak dapat diblokir, tetapi bantuan untuk rakyat miskin justru dihentikan. Pemerintah yang membidangi masalah ini harus bertanggung jawab atas ketidakmampuan memblokir situs judi online, bukan malah menzalimi masyarakat,” tegas Razali.
Kondisi para penerima bantuan di Aceh saat ini dinilai kian prihatin banyak di antara mereka merupakan korban bencana banjir yang telah bertahan hampir satu tahun di tenda pengungsian. Bantuan perbaikan rumah maupun jaminan hidup yang dijanjikan belum sepenuhnya terealisasi, sementara lahan pertanian warga rusak berat hingga memicu krisis ekonomi lokal.
Di tengah krisis tersebut, ribuan penerima PKH harus kehilangan haknya akibat indikasi keterlibatan judi online yang dinilai belum terbukti secara pasti.
Razali mengkhawatirkan tindakan ini menjadi bentuk sikap otoriter pemerintah untuk mencari alasan mengurangi penyaluran bantuan sosial.
Tak hanya itu, Razali menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran pemblokiran tersebut.
Berdasarkan laporan warga, tindakan pemblokiran justru menyasar masyarakat yang benar-benar tidak mampu, sedangkan sejumlah warga yang tergolong mampu secara ekonomi masih terdata dan menerima bantuan PKH atau bansos.
Atas permasalahan ini,Razali mendesak pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh untuk segera membuka kembali pemblokiran bantuan PKH dan sembako bagi warga kurang mampu.
Ia juga meminta pemerintah mengedepankan pendekatan edukasi serta sosialisasi sebelum mengambil keputusan sepihak, sekaligus memprioritaskan penutupan akses aplikasi judi online secara menyeluruh.
Tim
