ASAHAN – GaoelNews.com – APEMA P-4 RI (Aliansi Pemuda Mahasiswa Pengawal dan Pengawas Program Presiden Republik Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kisaran untuk meminta agar melakukan pemeriksaan kepada MBG dan SPPG di Kabupaten Asahan.
Mahasiswa memastikan bahwa dapur SPPG (Satuan Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis) memenuhi standar kesehatan, higienitas, dan kelayakan makanan yang akan didistribusikan kepada siswa dan masyarakat.
Dalam orasinya, para mahasiswa ini menyampaikan dugaan tak wajar pembangunan MBG dan SPPG di Asahan. Diduga MBG dan SPPG di Asahan tidak layak menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak konsumsi
Ketepatan sasaran distribusi, kualitas makanan, serta jaminan keamanan konsumsi harus menjadi prioritas utama. SPPG diharapkan menjadi model program yang berorientasi pada kesejahteraan dan keselamatan penerima manfaat.
Yang menjadi pertanyaan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Asahan apakah Vendor/Kemitraan memiliki syarat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meliputi legalitas badan usaha (PT/CV/Koperasi/Yayasan), memiliki NIB, NPWP, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinkes, dengan ketentuan dan peraturan-undangan yang telah ditetapkan.
Apalagi ada dugaan belanja bahan yang di mark-up dengan menggunakan kwitansi bodong. Adanya dugaan setoran kepada kepada koordinator wilayah.
Kejaksaan negeri kisaran harus tegas dan jangan pandang bulu terhadap kasus ini. Apalagi program MBG ini adalah cita-cita mulia Presiden Republik Indonesia.
Jangan pengelola MBG dan SPPG yang gemuk, sementara penerima manfaat anak bangsa ini disajikan makanan yang tidak bergizi
