Medan – Gaoelnews.- Pelayanan administrasi di Kantor Camat Tanjung Morawa kembali menuai kritik dari masyarakat. Seorang warga bersama Tim Ras Center mengaku kecewa atas proses pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang dinilai berbelit-belit serta terkesan dipersulit oleh oknum petugas pelayanan.
Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 22 Mei 2026, ketika anggota Tim Ras Center mendatangi Kantor Camat Tanjung Morawa untuk membantu keluarganya mengurus penerbitan KK baru sekaligus pembuatan KTP. Namun harapan mendapatkan pelayanan cepat dan jelas justru berubah menjadi kekecewaan karena warga mengaku dipingpong tanpa kepastian prosedur.
Menurut keterangan warga, petugas pelayanan meminta agar berkas terlebih dahulu diperbaiki di kantor desa. Padahal sebelumnya pihak pemerintah desa telah menjelaskan bahwa proses penerbitan KK baru memang menjadi kewenangan pelayanan di kantor camat.
Merasa hanya mengikuti arahan pemerintah desa, anggota Tim Ras Center kembali mendatangi kantor camat dengan harapan proses administrasi dapat segera diselesaikan. Namun sesampainya di lokasi, warga kembali diarahkan pulang ke desa tanpa penjelasan rinci terkait kekurangan dokumen maupun tahapan administrasi yang harus dipenuhi.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya kualitas pelayanan publik dan buruknya koordinasi birokrasi di tingkat pemerintahan. Warga menilai pelayanan administrasi kependudukan yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat justru dibuat rumit dan melelahkan.
“Kalau memang ada kekurangan berkas, seharusnya dijelaskan secara rinci dan manusiawi. Jangan masyarakat dipingpong ke sana kemari sampai lelah dan bingung. Ini bukan pelayanan yang baik,” ujar anggota Tim Ras Center dengan nada kecewa.
Keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi bukan kali pertama terjadi. Persoalan lambannya birokrasi, kurangnya transparansi prosedur, hingga sikap aparatur yang dianggap tidak responsif kerap menjadi sorotan publik di berbagai daerah. Ironisnya, di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan prima, masih ada warga yang merasa dipersulit saat mengurus dokumen dasar seperti KK dan KTP.
Masyarakat pun meminta Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan di Kantor Camat Tanjung Morawa. Warga berharap adanya pembenahan serius, pengawasan ketat terhadap petugas pelayanan, serta penerapan prosedur yang jelas agar masyarakat tidak lagi menjadi korban birokrasi yang berbelit-belit.
Pelayanan publik sejatinya merupakan wajah pemerintah di mata rakyat. Ketika masyarakat dipersulit dalam mengurus hak administrasinya sendiri, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Elly Nababan
