Jakarta, – Gaoelnews.com – Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 400 rekening virtual ganda milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mengejutkannya, rekening-rekening tersebut telah terisi dana dengan total mencapai Rp414 miliar, meskipun dapur MBG terkait belum beroperasi.
Temuan ini mengungkap persoalan serius dalam pengelolaan anggaran program MBG. Selain rekening ganda, BGN juga menemukan dugaan praktik yayasan yang hanya menjadi perantara untuk mendapatkan bagian dari dana operasional dapur.
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan temuan tersebut dalam agenda refleksi 100 hari kepemimpinannya di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).Menurut Sudaryono, ratusan rekening virtual atau virtual account (VA) tersebut diketahui setelah BGN melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan program MBG.
“Setelah kami masuk, kami temukan ada sekitar 400-an sekian rekening, rekening VA (virtual account) itu double. Setelah dicek, ternyata ada isinya Rp414 miliar setelah ditotal,” kata Sudaryono.
Sebanyak Rp414 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara
BGN tidak membiarkan persoalan rekening ganda tersebut berlarut-larut. Setelah melakukan penelusuran, lembaga tersebut menemukan bahwa dana sudah masuk ke rekening meskipun dapur SPPG yang bersangkutan belum menjalankan kegiatan operasional.
Kondisi ini menjadi perhatian karena anggaran program sudah tersalurkan ke rekening, sementara layanan penyediaan makanan bergizi belum dimulai. BGN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening tersebut dan mengambil langkah mengembalikan seluruh dana yang ditemukan ke kas negara.
“Dapurnya belum beroperasi, rekeningnya sudah diisi. Nah, itu kemudian kami sisir, kami kembalikan ke kas negara Rp414 miliar,” ujar Sudaryono.
Pengembalian Rp414 miliar tersebut menjadi bagian dari upaya BGN menertibkan penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program MBG.Yayasan Diduga Hanya Menjual Nama dan Lokasi
Persoalan lain yang ditemukan BGN berkaitan dengan keterlibatan sejumlah yayasan dalam pengelolaan dapur MBG.
Sudaryono menyoroti adanya yayasan yang diduga tidak memiliki modal untuk membangun maupun menjalankan dapur SPPG. Namun, yayasan tersebut tetap mengisi titik lokasi pelayanan dan meminta bagian dari dana operasional.
Padahal, yayasan semestinya memiliki peran nyata dalam mendukung penyelenggaraan dapur MBG.Pihak yang terlibat seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan, pembiayaan, dan kelancaran operasional dapur.
Namun, praktik yang ditemukan BGN menunjukkan adanya dugaan yayasan yang hanya menyediakan nama dan lokasi tanpa ikut membiayai atau mengawasi kegiatan pelayanan.
Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan tujuan kemitraan dalam program MBG. Sebab, pihak yang memperoleh keuntungan seharusnya juga memiliki kontribusi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
Potongan Rp1.000 per Porsi Bisa Menghasilkan Rp1 Miliar Sehari
Sudaryono juga mengungkap dugaan praktik pemotongan dana oleh sejumlah yayasan.
Potongan tersebut berkisar antara Rp500 hingga Rp1.500 untuk setiap ompreng atau porsi makanan yang disalurkan setiap hari.
Sekilas, nilai potongan tersebut terlihat kecil. Namun, jika dikalikan dengan jumlah dapur dan porsi makanan yang sangat besar, hasilnya bisa mencapai miliaran rupiah.Sudaryono memberikan contoh sebuah yayasan yang mengelola 500 dapur SPPG.
Jika setiap dapur menyalurkan 2.000 porsi makanan per hari, total makanan yang disalurkan mencapai 1 juta porsi sehari.Apabila yayasan meminta potongan Rp1.000 untuk setiap porsi, perhitungannya menjadi:
Jumlah dapur: 500 unit.
Penyaluran setiap dapur: 2.000 porsi per hari.
Total penyaluran: 1.000.000 porsi per hari.
Potongan setiap porsi: Rp1.000.
Total potongan: Rp1 miliar per hari.
Dengan skema tersebut, potongan dana bisa menghasilkan Rp1 miliar dalam sehari.
Sudaryono menilai praktik semacam ini tidak masuk akal apabila yayasan tidak memberikan kontribusi nyata dalam pembiayaan maupun pengawasan dapur.
“Berarti Rp2 juta, satu hari, satu dapur, kali 500. Rp2 juta kali 500, Rp1 miliar pendapatan dia, nggak keringet, nggak modal, nggak ngawal-ngawal, cuma malak-malak saja,” ungkapnya.
Potongan Dana Berisiko Mengganggu Kualitas Makanan
BGN menilai dugaan pemotongan dana operasional oleh yayasan yang tidak menjalankan fungsi sebenarnya dapat merugikan pelaksanaan program MBG.
Sebab, anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur justru berpotensi berkurang akibat potongan tersebut.
Jika dana operasional tidak digunakan secara maksimal, kemampuan dapur dalam menyediakan makanan sesuai kebutuhan penerima manfaat juga bisa terganggu.
Dampaknya bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Padahal, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan. Kualitas makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat juga harus menjadi perhatian utama.
Karena itu, BGN menilai pengelolaan dapur harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan pembiayaan, tanggung jawab, dan keterlibatan langsung dalam pelayanan.
BGN Siap Bersihkan Yayasan Bermasalah
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Sudaryono menegaskan bahwa BGN akan melakukan penertiban terhadap yayasan yang tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya.
Ia memastikan langkah tersebut tidak akan dipengaruhi oleh siapa pemilik yayasan atau pihak yang berada di belakangnya.
BGN ingin memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam program MBG benar-benar memberikan kontribusi, bukan sekadar menggunakan nama yayasan untuk mendapatkan keuntungan dari dana operasional.
“Maka di era kita sekarang, itu kita bersihkan semua. Kita tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa, selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua,” tegasnya.
Temuan sekitar 400 rekening virtual ganda dengan dana mencapai Rp414 miliar serta dugaan pemotongan dana oleh sejumlah yayasan memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap program MBG.
Pengembalian dana ke kas negara menjadi salah satu langkah penertiban yang dilakukan BGN. Namun, pengawasan terhadap rekening, kemitraan yayasan, dan penggunaan anggaran operasional juga menjadi hal penting untuk mencegah persoalan serupa.
Pada akhirnya, anggaran MBG harus digunakan sesuai peruntukannya. Dana negara semestinya mendukung operasional dapur dan penyediaan makanan bergizi, bukan menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang tidak menjalankan tanggung jawabnya.
Red
