Asahan – Gaoelnews.com – Aktivitas perjudian jenis mesin tembak ikan dan permainan togel di wilayah Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, diduga beroperasi secara terbuka dan tanpa adanya penindakan yang berarti dari pihak kepolisian setempat. Bahkan muncul informasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa terdapat dugaan adanya pembayaran sejumlah uang atau “upeti” yang disetorkan oleh para pengelola judi kepada oknum di lingkungan Polsek Air Joman demi kelancaran operasi perjudian tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima media, lokasi-lokasi perjudian tembak ikan diketahui berada tidak jauh dari Kantor Polsek Air Joman, namun hingga saat ini belum terlihat adanya razia atau penindakan yang signifikan. Warga setempat mengaku khawatir dan mempertanyakan mengapa aktivitas yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut dibiarkan berjalan begitu lama.
“Kami warga hanya bisa bertanya-tanya, mengapa tempat judi yang lokasinya dekat sekali dengan kantor kepolisian bisa beroperasi tanpa diganggu? Ada yang menduga mereka menyetor uang, tapi tentu ini perlu dibuktikan dan ditindak tegas,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Informasi mengenai dugaan adanya praktik pungutan liar atau penerimaan upeti dari pelaku perjudian oleh aparat penegak hukum merupakan tuduhan yang sangat serius. Masyarakat meminta Kapolres Asahan dan Polda Sumatera Utara untuk segera melakukan penyelidikan transparan dan mendalam guna mengklarifikasi kebenaran informasi yang beredar ini.
Masyarakat berharap pihak kepolisian dapat memberikan penjelasan resmi dan mengambil langkah tegas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dapat terjaga, dan segala bentuk perjudian di wilayah Air Joman dapat diberantas hingga tuntas.
Perjudian jenis Togel (303), khususnya judi tembak ikan, yang menyeret nama jajaran Polsek Air Joman, Kabupaten Asahan, menjadi perhatian dan memunculkan tuntutan agar Kapolda Sumatera Utara segera melakukan evaluasi serta pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran kepolisian setempat.
Dugaan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Apabila benar terdapat oknum aparat yang menerima setoran atau upeti dari aktivitas perjudian, maka tindakan tersebut merupakan persoalan yang mencederai integritas institusi Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Publik berhak mempertanyakan bagaimana mungkin praktik perjudian yang diduga berlangsung di tengah masyarakat dapat terus menjadi perhatian apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum yang seharusnya bertugas melakukan pemberantasan penyakit masyarakat.
Kapolda Sumatera Utara jangan menutup mata terhadap persoalan ini. Evaluasi terhadap jajaran Polsek Air Joman harus dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Pemeriksaan juga perlu diarahkan untuk mengungkap apakah terdapat dugaan aliran uang, keterlibatan oknum, maupun bentuk pembiaran terhadap aktivitas perjudian tersebut.
Penegakan hukum tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri.
Kami Masyarakat mendesak bapak Kapolda Sumatera :
– Kapolda Sumatera Utara segera memerintahkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap jajaran Polsek Air Joman.
– Bidang Propam Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas dugaan penerimaan upeti dari aktivitas perjudian 303 tembak ikan.
– Mengusut secara transparan dugaan aliran dana dan kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas perjudian tersebut.
– Menindak tegas setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum dan kode etik Polri.
– Memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai tindak lanjut atas dugaan tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar persoalan perjudian, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum dapat dinegosiasikan dan aktivitas ilegal dapat berjalan karena adanya dugaan perlindungan dari oknum tertentu.
Jika aparat seharusnya memberantas perjudian, maka tidak boleh ada ruang bagi oknum yang justru diduga mengambil keuntungan dari praktik tersebut.
Kapolda Sumatera Utara harus segera mengambil langkah konkret. Evaluasi dan pemeriksaan bukan untuk menjatuhkan institusi Polri, melainkan untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Roses lubis












