Ketua FPGS Pasaman Feri Antoni: Dapur MBG Wajib Miliki IPAL Sesuai Standar Teknis, Jangan Hanya Sekadar Formalitas

Pandapotan H Hutagaol

PASAMAN, – Gaoelnews.com – Ketua Forum Peduli Generasi Sehat (FPGS) Kabupaten Pasaman, Feri Antoni, menegaskan bahwa setiap dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar teknis dan berfungsi dengan baik.

Menurut Feri Antoni, keberadaan IPAL merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kelayakan operasional dapur MBG. Hal tersebut bukan sekadar persyaratan administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab pengelola dapur terhadap kebersihan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Ia menjelaskan, kewajiban penyediaan IPAL mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola MBG Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025.

“Setiap dapur MBG harus memiliki IPAL yang benar-benar terpasang dan berfungsi sesuai standar teknis. Jangan sampai hanya memiliki surat keterangan bahwa IPAL tersedia, tetapi ketika diperiksa di lapangan ternyata fasilitas tersebut belum memenuhi kelayakan teknis,” tegas Feri Antoni.

Ia menyebutkan, aktivitas dapur MBG menghasilkan limbah cair dalam jumlah cukup besar, mulai dari pencucian bahan makanan, peralatan memasak, hingga sisa proses pengolahan makanan.

Apabila limbah tersebut tidak dikelola melalui sistem pengolahan yang memadai, dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, menyebabkan genangan, serta memicu keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur.

“IPAL sangat penting untuk memastikan limbah dapur diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru menimbulkan persoalan lingkungan bagi warga,” ujarnya.

IPAL Harus Lulus Pemeriksaan Teknis

Lebih lanjut, Feri Antoni menjelaskan bahwa dalam proses uji kelayakan IPAL, terdapat beberapa aspek yang harus diperiksa oleh pihak berwenang.

Di antaranya, keberadaan fisik IPAL yang benar-benar terpasang dan berfungsi, kapasitas pengolahan yang sesuai dengan volume limbah harian, serta tersedianya tahapan pengolahan seperti pemisah lemak dan minyak, bak pengendapan, hingga pengolahan lanjutan sebelum air limbah dibuang.

Selain itu, kualitas air limbah hasil pengolahan juga harus memenuhi baku mutu yang berlaku. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium untuk memastikan air buangan tidak mencemari lingkungan.

Aspek pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan, termasuk jadwal pembersihan, pengurasan lumpur, serta adanya petugas yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan IPAL.

“Semua harus diperiksa secara menyeluruh. Mulai dari kondisi fisik, kapasitas, proses pengolahan, kualitas air buangan, hingga dokumen pendukung dan hasil pengujian laboratorium apabila dipersyaratkan,” jelasnya.

Kaitan IPAL dengan SLHS

Feri Antoni juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara keberadaan IPAL dengan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurutnya, sistem pengolahan limbah yang berfungsi dengan baik merupakan bagian penting dalam pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi dapur MBG.

Ia mengingatkan agar pengelola SPPG tidak menganggap surat keterangan ketersediaan IPAL sebagai bukti mutlak bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi standar kelayakan teknis.

Sebab, ketersediaan fasilitas dan kelayakan teknis merupakan dua hal yang berbeda dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan.

BGN juga menekankan pemenuhan sejumlah persyaratan operasional SPPG, termasuk SLHS, IPAL, sertifikat halal, serta relawan yang telah mendapatkan pelatihan.

FPGS Minta Pengawasan Dilakukan Secara Serius

Sebagai Ketua FPGS Kabupaten Pasaman, Feri Antoni berharap instansi terkait tidak hanya melakukan pemeriksaan sebatas kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga turun langsung memastikan kondisi IPAL setiap dapur MBG.

Ia menilai pengawasan berkala sangat diperlukan agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan.

“Jangan sampai ada dapur yang dinyatakan layak hanya karena memiliki surat keterangan tersedia IPAL, sementara kondisi fisik dan fungsi pengolahan limbahnya belum teruji. Ini harus menjadi perhatian serius pihak yang berwenang,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan keamanan pangan, kebersihan dapur, serta dampak operasionalnya terhadap lingkungan sekitar.

“Prinsipnya, dapur MBG dinyatakan layak beroperasi apabila telah memiliki IPAL yang terpasang dan berfungsi, sesuai standar teknis serta memenuhi baku mutu air limbah sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan penerbitan SLHS,” tutup Feri Antoni.

Riskal

Ketua FPGS Pasaman Feri Antoni: Dapur MBG Wajib Miliki IPAL Sesuai Standar Teknis, Jangan Hanya Sekadar Formalitas
Riskal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *