PASAMAN, – Gaoelnews.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat Tahun 2025 kembali menghadirkan gambaran menarik mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di Ranah Minang. Salah satu yang patut menjadi perhatian adalah posisi Kabupaten Pasaman dalam peta persentase kemiskinan kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Berdasarkan data BPS Sumatera Barat Tahun 2025, Kabupaten Pasaman tercatat memiliki persentase penduduk miskin sebesar 6,02 persen atau sekitar 18.000 jiwa. Angka tersebut menempatkan Pasaman pada urutan ke-6 tertinggi dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Posisi ini bergeser satu tingkat dibandingkan tahun 2024. Pada tahun tersebut, Kabupaten Pasaman berada di urutan ke-7 tertinggi dengan persentase kemiskinan mencapai 6,74 persen atau sekitar 20.010 jiwa. Artinya, secara peringkat, posisi Pasaman bergeser dari urutan ketujuh menjadi keenam dalam daftar daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi.
Namun, jika dilihat dari angka absolut, terdapat perkembangan penurunan. Persentase kemiskinan Pasaman turun sebesar 0,72 poin persentase, sementara jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2.010 jiwa.
PASAMAN MASIH DI ATAS RATA-RATA KEMISKINAN SUMBAR
Persoalan yang tetap perlu menjadi perhatian adalah persentase kemiskinan Kabupaten Pasaman yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat.
Pada 2025, rata-rata persentase penduduk miskin Sumatera Barat tercatat sebesar 5,35 persen. Sementara Kabupaten Pasaman berada di angka 6,02 persen. Dengan demikian, tingkat kemiskinan Pasaman masih lebih tinggi 0,67 poin persentase dibandingkan rata-rata provinsi.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pasaman, khususnya pemerintah daerah dan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, serta perlindungan sosial.
BUKAN SEKADAR ANGKA, TETAPI MENYANGKUT KEHIDUPAN MASYARAKAT
Angka 18.000 penduduk miskin bukan sekadar statistik dalam sebuah tabel. Di balik angka tersebut terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pekerjaan, penghasilan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan sosial. Diperlukan langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas sektor pertanian, pembukaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa program-program unggulan dan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
PUBLIK BERHAK MENGETAHUI ARAH KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Data BPS ini layak menjadi bahan evaluasi bersama. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana mempertahankan atau memperbaiki posisi Kabupaten Pasaman dalam daftar kabupaten/kota se-Sumatera Barat, melainkan bagaimana memastikan jumlah masyarakat miskin terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
Sejauh mana efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan? Sektor ekonomi apa yang menjadi prioritas? Dan bagaimana memastikan anggaran pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab melalui data, evaluasi program, dan keterbukaan informasi publik.
Sebab, keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan.
Pasaman membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terlihat dalam laporan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
GAOEL NEWS – Mengabarkan Fakta, Mengawal Kepentingan Publik
Aulya Muktar












