Ulul Azmi Diserang Buzzer Usai Kritik Hak Dasar Rakyat, Sikap Pemda Pasaman Dipertanyakan

Pandapotan H Hutagaol

PASAMAN – Gaoelnews.com – Kritik yang disampaikan tokoh muda asal Pasaman, Ir. Ulul Azmi, S.T., M.Si., IPM., ASEAN Eng., terkait pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Pasaman menuai respons di ruang publik. Alih-alih menjadi bahan evaluasi terhadap pelayanan dasar masyarakat, kritik tersebut justru diikuti komentar bernada personal yang diduga berasal dari akun-akun buzzer.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan Pemerintah Kabupaten Pasaman terhadap kritik masyarakat. Sebab, dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial, bukan bentuk permusuhan terhadap kepala daerah.

Menanggapi polemik tersebut, Ulul Azmi menegaskan bahwa persoalan air bersih tidak sepatutnya dipandang hanya dari jumlah bantuan yang diberikan, melainkan dari nilai kemanusiaan dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Jangankan satu tangki air, satu gelas air pun sangat berarti bagi mereka yang sedang membutuhkan. Air bersih adalah kebutuhan dasar dan hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan dan kekuasaan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat bukan persoalan sepele, melainkan tanggung jawab moral yang sangat besar,” tegas Ulul Azmi.

Menurutnya, seorang kepala daerah memperoleh mandat dari rakyat untuk mengurus dan melayani kepentingan masyarakat. Karena itu, persoalan kesulitan air bersih seharusnya direspons melalui tindakan nyata, termasuk mengoptimalkan sumber daya dan koordinasi lintas instansi yang tersedia.

“Jabatan kepala daerah bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, sudah sepatutnya pemerintah daerah hadir dengan langkah nyata, bukan sekadar janji dan alasan. Sebab, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukanlah seberapa tinggi jabatan yang disandang, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat,” lanjutnya.

Ulul Azmi juga mengingatkan bahwa hak atas air bersih telah mendapatkan pengakuan dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 64/292 Tahun 2010 telah mengakui hak atas air minum yang aman dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Pengakuan tersebut mempertegas bahwa akses terhadap air bersih bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah kepada masyarakat.

Bahkan, dunia memperingati Hari Air Sedunia atau World Water Day setiap tanggal 22 Maret. Peringatan yang mulai dilaksanakan pada tahun 1993 tersebut menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

“Dunia bahkan memperingati Hari Air Sedunia setiap tanggal 22 Maret sebagai bentuk kesadaran global bahwa air merupakan sumber kehidupan dan hak dasar manusia. Ironis apabila di tengah komitmen dunia untuk menjamin akses air bersih, masih ada masyarakat yang harus berjuang mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Ulul Azmi.

Menurutnya, Hari Air Sedunia bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan pengingat bagi seluruh pemimpin, termasuk kepala daerah, bahwa ketersediaan air bersih merupakan indikator penting keberhasilan pelayanan publik.

“Jangankan satu tangki air, satu gelas air pun sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan air bersih bukanlah kemurahan hati seorang kepala daerah, melainkan kewajiban pemerintah dan hak rakyat yang harus dipenuhi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, banyaknya program, ataupun kemegahan infrastruktur, tetapi dari sejauh mana kebutuhan mendasar masyarakat benar-benar terpenuhi.

“Hari Air Sedunia seharusnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya program, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan paling mendasar masyarakat. Sebab, air adalah kehidupan, dan memastikan rakyat mendapatkannya merupakan bagian dari amanah kepemimpinan,” tegasnya.

Ulul Azmi menilai bahwa perdebatan publik semestinya diarahkan pada substansi persoalan, yakni bagaimana masyarakat memperoleh air bersih secara layak, aman, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki perangkat organisasi, dukungan anggaran, serta ruang koordinasi dengan berbagai instansi untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk kemungkinan pemanfaatan armada pengangkut air yang memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan.

Karena itu, setiap laporan kesulitan air bersih seharusnya segera ditindaklanjuti melalui pendataan kebutuhan, penyaluran bantuan darurat, serta penyusunan solusi jangka panjang.

Adapun munculnya komentar-komentar yang menyerang pribadi pengkritik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan pemerintah daerah. Namun, kondisi tersebut tetap menjadi pengingat penting bahwa pemerintah harus membangun ruang dialog yang terbuka dan sehat.

Kritik terhadap pelayanan publik seharusnya dijawab dengan data, penjelasan, dan langkah perbaikan yang dapat diukur, bukan dengan memperuncing pertentangan antarmasyarakat.

Pada akhirnya, persoalan yang harus dijawab bukanlah siapa yang menyampaikan kritik, melainkan apakah kebutuhan air bersih masyarakat telah terpenuhi dan bagaimana pemerintah daerah menjamin hak tersebut.

Sebab, bagi rakyat yang sedang membutuhkan air, satu gelas air bersih jauh lebih berarti daripada seribu perdebatan politik yang tidak menghadirkan solusi.

Aulya Muktar

Ulul Azmi Diserang Buzzer Usai Kritik Hak Dasar Rakyat, Sikap Pemda Pasaman Dipertanyakan
Aulya Muktar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *