DAIRI – GaoelNews.com – Polemik terkait pernyataan yang menyebut Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga, M.M. tidak mampu memimpin Kabupaten Dairi terus menuai perhatian publik. Isu tersebut berkembang setelah adanya pihak yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Dairi menyampaikan aspirasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menanggapi hal itu, Bupati Dairi akhirnya angkat bicara. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa pada Jumat (17/7/2026) dirinya berada di Kemendagri untuk menjalankan agenda kedinasan, termasuk membahas persoalan aset daerah yang memiliki status hukum serta sejumlah isu yang berkembang terkait Kabupaten Dairi.
Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari pejabat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Bupati menyebut tidak terdapat aksi demonstrasi terkait Kabupaten Dairi sebagaimana informasi yang sempat beredar. Menurutnya, yang datang ke Kemendagri adalah enam orang yang mengaku sebagai Aliansi Mahasiswa Dairi untuk mempertanyakan surat yang sebelumnya telah disampaikan.
Selain meluruskan informasi tersebut, Bupati juga mempertanyakan dasar administrasi perjalanan pihak yang mengatasnamakan masyarakat Dairi.
“Saya ingin mengetahui siapa yang memberikan surat perintah tugas atau bentuk penugasan kepada mereka sehingga mengatasnamakan masyarakat Dairi menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Jika memang ada, silakan ditunjukkan agar semuanya menjadi terang,” ujar Vickner Sinaga.
Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak pernah menutup ruang kritik. Sebaliknya, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, santun, dan bertanggung jawab.
Polemik tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah tokoh masyarakat Dairi. Mereka menilai kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi harus dibangun di atas data, fakta, dan kajian yang objektif agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Tokoh perempuan Dairi, Delfhi Ujung, mengatakan mahasiswa merupakan kaum intelektual yang memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa seharusnya lahir dari hasil kajian akademis, bukan sekadar mengikuti opini atau informasi yang belum terverifikasi.
“Membangun daerah bukan pekerjaan yang selesai dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses, kerja keras, sinergi, dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, kritik hendaknya disampaikan secara objektif dan memberikan solusi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Saut Ujung. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dengan menjunjung tinggi etika, data, dan nilai-nilai akademik.
Menurutnya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab akan menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai media, kami memandang bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, kritik juga seyogianya disampaikan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, bukan sekadar asumsi atau opini yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk tetap membuka ruang dialog, menerima masukan, serta memberikan penjelasan secara transparan kepada publik. Dengan demikian, perbedaan pandangan dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Kabupaten Dairi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Dairi belum memberikan tanggapan atas pernyataan Bupati maupun pandangan para tokoh masyarakat. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Red
