Sidikalang – GaoelNews.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III, Mangihut Sinaga, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas saat menggelar kegiatan reses di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Minggu (26/7/2026).
Kegiatan reses tersebut dihadiri Camat Sidikalang, Lurah Bintang Hulu, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan publik, penegakan hukum, pendidikan, pertanian, hingga program-program strategis pemerintah.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Mangihut Sinaga menekankan bahwa negara menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil serta bebas dari segala bentuk intimidasi dalam proses penegakan hukum.
“Apabila masyarakat mengalami persoalan hukum, jangan takut melapor kepada kepolisian. Saat ini proses pemeriksaan penyidikan telah dilengkapi dengan sistem pengawasan, termasuk pemasangan CCTV di ruang penyidik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” ujar Mangihut.
Menurutnya, penerapan sistem pengawasan tersebut merupakan bagian dari reformasi kelembagaan penegakan hukum guna memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang adil dan menghormati hak asasi setiap warga negara.
Mangihut menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI akan terus dijalankan secara optimal terhadap aparat penegak hukum. Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh oknum penyidik maupun pejabat kepolisian, DPR RI akan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Saya akan mengawasi apabila terdapat penyidik ataupun pimpinan kepolisian yang menyalahgunakan kewenangannya. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, akuntabel, dan tidak boleh mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Selain membahas persoalan hukum, Mangihut juga menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi. Ia membuka peluang bantuan pendidikan bagi sekitar 100 mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
“Bagi masyarakat yang memiliki anak ingin kuliah di Siantar maupun Medan, silakan berkoordinasi melalui Binsar Sinaga. Bantuan ini diberikan tanpa dipungut biaya agar generasi muda memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik,” katanya.
Pada sektor pertanian, Mangihut menyatakan siap memperjuangkan aspirasi kelompok tani Kabupaten Dairi untuk memperoleh bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), termasuk traktor, melalui koordinasi dengan komisi teknis di DPR RI.
Ia mengingatkan agar bantuan pemerintah dimanfaatkan sesuai tujuan dan tidak dialihkan maupun diperjualbelikan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Mangihut juga menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan maupun kelayakan konsumsi, maka tanggung jawab hukum berada pada pihak pengelola yang melaksanakan program di lapangan, bukan pada substansi program pemerintah.
“Jika terdapat pelanggaran terhadap standar pelaksanaan, pengelola dapat dikenakan sanksi administratif hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah tidak akan mentolerir setiap bentuk penyimpangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mangihut menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menindak tegas setiap praktik tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah.
“Presiden menginginkan seluruh program berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap penyimpangan akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Pada kesempatan itu, Mangihut turut menyosialisasikan Program Koperasi Merah Putih yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau serta mendukung pemasaran hasil pertanian secara lebih efektif.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Dairi berhasil dihimpun untuk selanjutnya diperjuangkan di tingkat nasional. Mangihut menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran guna memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
