PASAMAN, GaoelNews.com – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Tahun Anggaran 2018–2019.
Penetapan sekaligus penahanan kedua tersangka tersebut dilakukan pada Senin (9/11/2026) di Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman.
Berdasarkan siaran pers Kejari Pasaman, kedua tersangka masing-masing berinisial YA dan NN. Tersangka YA diketahui merupakan mantan Wali Nagari Panti periode 2017 hingga Januari 2023. Sementara NN pernah menjabat sebagai Bendahara Nagari Panti periode Januari 2017 hingga Agustus 2018, serta Sekretaris Nagari Panti periode Agustus 2018 hingga Januari 2020.
Dalam perkara tersebut, YA dan NN diduga melakukan penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya secara bertahap sebanyak 12 kali dengan total mencapai Rp453.420.000.
Dana tersebut diduga ditarik untuk kepentingan pribadi sebelum APB Nagari disahkan.
Untuk menutupi penarikan yang diduga dilakukan secara melawan hukum tersebut, Wali Nagari dan Sekretaris Nagari diduga membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah sesuai dengan APB Nagari, tanpa melibatkan pihak-pihak yang seharusnya berwenang. Bahkan, sejumlah pihak disebut hanya diminta menandatangani SPJ tersebut.
Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor: Print-02/L.3.18/Fd.2/10/2025 tertanggal 3 Oktober 2025 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Nomor: Print-02/L.3.18/Fd.2/01/2026 tertanggal 30 Januari 2026.
Dari hasil perkembangan penyidikan serta ekspose perkara pada 26 Oktober 2026, penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan YA dan NN sebagai tersangka.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Keduanya juga disangkakan dengan ketentuan Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai ketentuan primer, atau Pasal 604 dengan ketentuan yang sama sebagai subsider.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 9 November hingga 28 November 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang.
Kejari Pasaman menyebutkan, penahanan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta mempertimbangkan adanya indikasi pemberian informasi yang tidak sesuai fakta dan/atau upaya merusak maupun menghilangkan barang bukti.
Kejaksaan Negeri Pasaman menegaskan komitmennya untuk terus mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dana yang bersumber dari anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Riskal
