DAIRI – GaoelNews.con – Tokoh perempuan Kabupaten Dairi sekaligus Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), Delphi Masdiana Ujung, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Dairi, Jumat (22/5/2026), di Gedung Puspaga Jalan KB Sidikalang.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Dairi, dr. Nitawati Sitohang, dan dihadiri berbagai unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga pemerhati anak.
Dalam paparannya, Delphi Masdiana Ujung menyoroti sejumlah persoalan serius yang masih menjadi ancaman terhadap perempuan dan anak, di antaranya kekerasan terhadap anak (KTP), anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sebagai praktisi hukum sekaligus aktivis perempuan, Delphi menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai masalah biasa karena menyangkut masa depan generasi bangsa serta perlindungan hak asasi manusia.
“Kekerasan terhadap anak meninggalkan trauma panjang, bukan hanya secara fisik tetapi juga psikologis. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan aman justru menjadi korban karena lemahnya pengawasan, edukasi, dan kepedulian sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kasus anak berhadapan dengan hukum juga perlu ditangani secara humanis dan mengedepankan pendekatan perlindungan serta pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.
“Anak yang berhadapan dengan hukum sejatinya tetap memiliki hak untuk dilindungi, dibina, dan diberi kesempatan memperbaiki masa depannya. Pendekatan restoratif menjadi penting agar anak tidak kehilangan arah hidup,” katanya.
Delphi juga menaruh perhatian serius terhadap tingginya risiko perkawinan anak yang dinilai berdampak besar terhadap pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Menurutnya, perkawinan usia dini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural.
“Anak-anak perempuan harus diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-cita. Jangan sampai masa depan mereka terhenti karena perkawinan dini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Delphi Masdiana Ujung secara khusus menyoroti bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menurutnya kini semakin kompleks dan sering menyasar perempuan maupun anak melalui berbagai modus.
Ia menjelaskan bahwa minimnya literasi hukum, tekanan ekonomi, dan rendahnya pengawasan sosial sering dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
“TPPO adalah kejahatan kemanusiaan. Banyak korban direkrut dengan janji pekerjaan layak, namun berakhir pada eksploitasi, kekerasan, bahkan kehilangan kebebasan. Karena itu masyarakat harus lebih waspada,” ungkapnya.
Sebagai praktisi hukum, Delphi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perempuan dan anak.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kepedulian bersama. Edukasi harus diperkuat mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Dairi, dr. Nitawati Sitohang, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Dairi.
Ia berharap melalui forum tersebut tercipta kesamaan persepsi serta langkah konkret dalam menangani berbagai persoalan sosial yang menyangkut perempuan dan anak.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait strategi pencegahan kekerasan, perlindungan hukum terhadap anak, hingga penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah TPPO dan perkawinan usia dini di Kabupaten Dairi.
