Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, GaoelNews.com — Akses terhadap keadilan tidak boleh hanya menjadi hak masyarakat yang mampu.Untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada warga,Kelurahan Kota pinang resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ASRI melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU),Jumat ( 6/11/2026 ).
Kerja sama tersebut menjadi langkah nyata Kelurahan Kota pinang dalam membuka ruang konsultasi hukum gratis bagi masyarakat,sekaligus mendorong kesadaran warga agar tidak takut mencari perlindungan dan kepastian hukum ketika menghadapi persoalan.
Inisiatif ini digagas Lurah Kota pinang,Mirwan Sentosa Siregar,bersama pihak LBH ASRI sebagai bentuk komitmen memperluas akses keadilan hingga ke tingkat kelurahan.
Melalui kesepakatan tersebut,masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi hukum secara gratis setiap hari Rabu,mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB,bertempat di Kantor Kelurahan Kota pinang,Kecamatan Kota pinang, Kabupaten Labuhan batu Selatan.
Berbagai persoalan hukum dapat dikonsultasikan melalui layanan tersebut.Selain tidak dipungut biaya,informasi dan permasalahan yang disampaikan masyarakat juga dijaga kerahasiaannya.
Ketua/Direktur LBH ASRI,Samsuten Ritonga,S.H.,M.H.,hadir sebagai bagian dari kerja sama dalam memberikan akses pendampingan dan konsultasi hukum kepada masyarakat.
Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak warga yang belum memahami hak-hak hukumnya atau kesulitan memperoleh informasi dan pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Dengan hadirnya layanan tersebut,kantor kelurahan tidak hanya menjadi tempat pengurusan administrasi pemerintahan, tetapi juga diharapkan menjadi ruang pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Melalui sinergi Kelurahan Kota pinang dan LBH ASRI,masyarakat diharapkan semakin berani berkonsultasi, memahami hak dan kewajibannya,serta memperoleh arahan hukum yang tepat.
Keadilan harus dapat diakses semua kalangan. Kehadiran layanan konsultasi hukum gratis ini menjadi salah satu upaya mendekatkan bantuan hukum kepada masyarakat,sehingga warga tidak merasa sendirian ketika menghadapi persoalan hukum.
