JAKARTA – Gaoelnews.com – Perjuangan menghadirkan regulasi yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memasuki babak penting. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disepakati Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk dibawa ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan bersejarah dalam proses legislasi tersebut dicapai melalui rapat pengambilan keputusan tingkat I Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan itu juga ditandai dengan penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan fraksi dan pemerintah.
Salah satu legislator yang turut mengambil bagian dalam proses tersebut adalah H. Benny Utama, S.H., M.M., Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.
Dalam dokumen rapat resmi Komisi III DPR RI, Benny Utama tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna.
Persetujuan ini menjadi tahapan penting setelah melalui pembahasan panjang antara DPR RI dan pemerintah, termasuk penyelesaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta penyempurnaan substansi dan rumusan pasal melalui Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
*PERAMPASAN ASET, LANGKAH STRATEGIS MEMISKINKAN KORUPTOR*
RUU Perampasan Aset dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia.
Selama ini, penanganan tindak pidana tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga menghadapi tantangan dalam mengembalikan aset yang diperoleh melalui tindak kejahatan.
Melalui regulasi ini, negara diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, membekukan, menyita, merampas, serta mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang ditetapkan.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat.
Dalam pembahasannya, Panja Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian terhadap sejumlah aspek penting, mulai dari efektivitas perampasan aset, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, hingga transparansi pengelolaan aset hasil perampasan.
*BENNY UTAMA DAN KOMITMEN MEMPERKUAT PENEGAKAN HUKUM*
Keterlibatan Benny Utama dalam proses pembahasan melalui Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR RI merupakan bagian dari tanggung jawab legislasi dalam menghadirkan regulasi yang dibutuhkan masyarakat dan negara.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, dukungan terhadap kelanjutan RUU Perampasan Aset menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum, serta memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Bagi masyarakat, kehadiran undang-undang ini juga menjadi harapan agar pemberantasan korupsi semakin efektif, transparan, dan tidak berhenti hanya pada proses pemidanaan pelaku.
*MENUNGGU KEPUTUSAN PARIPURNA DPR RI*
Setelah memperoleh persetujuan tingkat I, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk menjalani pembicaraan tingkat II, yakni tahap pengambilan keputusan akhir di DPR.
Dengan demikian, RUU tersebut belum resmi menjadi undang-undang dan masih menunggu keputusan dalam Rapat Paripurna.
Langkah ini menjadi momentum penting bagi DPR RI dan pemerintah untuk menuntaskan proses legislasi yang telah lama menjadi perhatian publik.
Kehadiran Benny Utama bersama seluruh anggota Komisi III DPR RI dalam proses pembahasan ini menjadi bagian dari ikhtiar kelembagaan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan hukum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta kekayaan negara.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus mampu menyelamatkan dan mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Aulya Muktar












